Tanda Tangani Perjanjian Hibah Daerah: Pemkab Malinau Salurkan Dana untuk Pilkada 2024 Sebesar 47,5 M

Malinau, infobanua.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah mengambil langkah penting dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024. Langkah ini dilakukan melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malinau.

Penandatanganan NPHD ini berlangsung pada hari Jum’at, 3 November 2023, di Ruang Rapat Intulun Lantai 2 Kantor Bupati Malinau. Acara ini disaksikan oleh unsur forkopimda setempat dan menegaskan komitmen Pemkab Malinau untuk mendukung kelancaran Pilkada 2024.

Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, SE., M.H, secara langsung menandatangani NPHD bersama Ketua KPU Kabupaten Malinau, Lasinias, S.E., M.Sc., dan Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau, Donny, S.Th., M.H.

Anggaran hibah yang digelontorkan oleh Pemkab Malinau mencapai total sebesar Rp 47,5 miliar.

Dalam alokasinya, KPU Malinau akan menerima dana sebesar Rp 32,5 miliar, sementara Bawaslu Malinau mendapatkan hibah senilai Rp 15 miliar.

Bupati Malinau, Wempi W Mawa,SE., MH menggarisbawahi bahwa komitmen Pemkab Malinau untuk mendukung Pilkada 2024 sesuai dengan regulasi yang berlaku, meskipun anggaran yang disepakati sedikit lebih rendah dari usulan.

“Hibah Pilkada merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten sebagaimana diatur dalam regulasi. Nilai yang disepakati sesuai dengan perhitungan dan memperhatikan kemampuan anggaran daerah.”Ungkapnya

Persetujuan anggaran hibah Pilkada ini telah melalui proses pembahasan yang teliti bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Malinau. Tujuan utamanya adalah agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung kelancaran tahapan Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada tahun 2024.

Kepala Badan Kesbangpol Malinau, Muliyadi, menjelaskan bahwa anggaran Pilkada 2024 yang dihibahkan oleh Pemkab Malinau akan dibagi secara adil antara Bawaslu dan KPU Malinau. Dana hibah Pilkada 2024 ini akan dicairkan dalam dua tahap sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ yang mengatur tentang hibah Pilkada 2024.

“KPU Malinau akan menerima sebesar Rp 32,5 miliar. Tahap pertama akan dicairkan sebesar 40 persen, atau sekitar Rp 13 miliar, dan tahap kedua sebesar Rp 19,5 miliar,” ungkap Muliyadi.

“Sementara itu, Bawaslu Malinau akan mendapatkan hibah senilai Rp 15 miliar, dengan tahap pertama sekitar Rp 6 miliar dan tahap kedua sekitar Rp 9 miliar.”Tambahnya.

Pencairan tahap pertama diharapkan akan dilaksanakan paling lambat 14 hari setelah penandatanganan NPHD, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Permendagri 41/2020.

Dana hibah ini diharapkan akan memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Malinau dan mendukung proses demokrasi yang berjalan dengan baik.

Adv/IB