DPRD Provinsi Kalsel Setujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 Menjadi Perda

Banjarmasin, infobanua.co.id  – Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Sahbirin Noor bersama Pimpinan DPRD Kalsel menandatangani Raperda APBD Provinsi Kalsel 2024 di ruang rapat paripurna DPRD Kalsel, Kamis (16/11/2023). APBD Kalsel 2024 yang disetujui oleh DPRD Kalsel mencapai Rp10,4 triliun. Persetujuan ini disampaikan Pimpinan DPRD Kalsel kepada forum dalam rapat paripurna dengan agenda Persetujuan Raperda APBD 2024 Menjadi Perda.

Baca Juga:

DPRD Kalsel Umumkan Pengusulan Pemberhentian Gubernur Sahbirin Noor dan Pengangkatan Wakil Gubernur

Struktur APBD 2024 meliputi, belanja daerah sebesar Rp10.425.538.793.053,00. Terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Kemudian target pendapatan daerah sebesar Rp10.174.241.835.294,00 yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Baca Juga:

H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah Serap Aspirasi Warga dalam Reses Perdana Masa Sidang III Tahun 2024

Dalam rangka menyikapi persetujuan Raperda APBD 2024 menjadi Perda ini, Paman Birin, Gubernur Kalsel akrab disapa, mengatakan setelah pembahasan yang dilakukan secara maraton, kiranya sudah memberikan legitimasi bahwa Pemprov Kalsel dan DPRD Kalsel sudah benar-benar mempersiapkan APBD 2024 dengan sebaik mungkin sesuai kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

Komisi IV DPRD Kalsel Dorong Wajib Belajar 12 Tahun dan Pencegahan Bullying di Sekolah

“Selanjutnya tugas kita bersama untuk mengawal seluruh agenda pembangunan yang dituangkan dalam APBD itu dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kepada seluruh SKPD, tentu saya menekankan bahwa alokasi anggaran 2024 bisa dikelola dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas,” ujarnya.

Baca Juga:

Sosialisasi Perda Perlindungan Lahan Pertanian Digelar di HSS

Paman Birin juga menambahkan sebesar apapun APBD dalam setiap tahun anggaran, dampaknya tidak begitu besar bagi rakyat jika “asal-asalan” dalam mengelolanya. Ia berharap seluruh jajaran bisa saling mengontrol, mengawasi, dan mengingatkan agar pemanfaatan APBD 2024 optimal untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kalsel.

Baca Juga:

Umar Sadik Rampungkan Reses Perdana, Fokus Dorong Aspirasi Pertanian di Dapil V

Setelah Raperda 2024 ini disetujui, tahap selanjutnya adalah evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa APBD disusun sesuai dengan RPD, RKPD, KUA-PPAS, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

Bapemperda DPRD Kalsel Gelar Rapat Koordinasi Penyusunan Propemperda 2025

Selain persetujuan perda APBD 2024, rapat paripurna kali ini juga beragendakan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Kalsel tentang Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Kalsel Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Pengambilan Keputusan DPRD Provinsi Kalsel atas Propem Perda Provinsi Kalsel Tahun 2024, serta Pengambilan Keputusan DPRD Provinsi Kalsel terhadap Perjanjian Kerjasama Antar Daerah.

Baca Juga:

Gusti Iskandar Soroti Pentingnya Proses Legislasi yang Komprehensif di Seminar Legislative Training School Vol. 5

Fad/IB

Baca Juga:

Supian HK Pimpin Rapat Badan Anggaran Bahas Raperda APBD Tahun 2025

Baca Juga:

Supian HK Bacakan Teks Pembukaan UUD 1945 pada Upacara Hari Pahlawan ke-79 di Kalsel