Polresta Barelang Ungkap 3 Pelaku TPPO, Total Korban PMI Ilegal 34 Orang
BARELANG, infobanua.co.id – Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK, MH menggelar Konferensi Pers ungkap Pelaku Penempatan PMI Ilegal atau Non Prosedural yang didampingi oleh Kasat Reskrim Kompol R. Moch Dwi Ramadhanto, SH, SIK, MH, Kasihumas AKP Tigor Sidabariba, SH, Kapolsek KKP Batam AKP Jaya Tarigan bertempat di Lobby Mapolresta Barelang. Rabu (10/01/2024).
Baca Juga:
Terkait TPPO atau PMI Ilegal ini terdapat 3 kasus yang berhasil diungkap, 2 kasus ditangani oleh Satreskrim Polresta Barelang dan 1 Kasus diungkap oleh Unit Reskrim Polsek KKP Batam, yang mana bekerja sama BP2MI Kota Batam.
Baca Juga:
Pengungkapan pertama terjadi pada tanggal 4 Januari 2024 di Pelabuhan International Harbourbay, kemudian yang kedua terjadi pada tanggal 4 januari 2024 di Pelabuhan International Harbourbay, dan yang ketiga terjadi pada tanggal 2 januari 2024 terjadi di Pelabuhan Ferry International Batam Centre.
Baca Juga:
“Total korban keseluruhan ada 34 orang CPMI atau Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepri dan Kalimantan Selatan,” terang Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N.
Baca Juga:
Tersangka yang berhasil diamankan berjumlah 3 orang berinisial HK (61 tahun) sebagai Direktur dan bertanggung jawab terhadap PT. Energi Samudra Indonesia dalam hal pemberangkatan ke 23 CPMI Ke Thailand atas permintaan PT. NIPPON STEEL ENGINEERING, memfasilitasi tempat penginapan atau tempat tinggal sementara yang terletak di Hotel Z Kecamatan Batu Ampar.
Baca Juga:
Kemudian memerintahkan anggota untuk menjemput CPMI di Bandara Hang Nadim dan mendampingi CPMI ketika akan berangkat ke Singapura dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000-, dengan rincian Rp. 50.000-, per orang dari keuntungan penginapan, Rp. 40.000-, per orang keuntungan biaya transportasi darat yang mana korban sebanyak 23 orang.
Baca Juga:
Lalu tersangka kedua inisial K (39 tahun) Berperan Merekrut CPMI melalui media Sosial Facebook dan membantu proses keberangkatan ke Malaysia dan akan menerima keuntungan sebesar Rp. 1.500.000.
Baca Juga:
Tersangka yang ketiga inisial RA (62 tahun) berperan Merekrut CPMI, membantu proses keberangkatan ke Malaysia dan juga akan ikut berangkat bekerja ke Negara Malaysia yang nantinya akan menjadi Manager Produksi.
Baca Juga:
Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK, MH mengatakan dalam mengungkap ini pihaknya bekerjasama dengan BP2MI yang gencar dalam penanganan PMI Ilegal di Kota Batam dan akan terus kerjasama dan bersinergi dalam mengungkap pelaku TPPO maupun PMI Ilegal di Kota Batam.
Baca Juga:
“Ini merupakan atensi pemerintah Bapak Kapolri supaya menindak tegas Tindakpidana PMI Ilegal maupun TPPO. Kami Polresta Barelang terus melakukan pemberantasan PMI Ilegal maupun TPPO,” tegasnya.
Baca Juga:
Kapolres Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N mengimbau masyarakat supaya tidak terpengaruh dengan iming iming gaji besar bekerja di luar negeri.
Baca Juga:
“Silahkan kalau mau berangkat sesuai dengan prosedur yang ada, jika tertangkap akan saya tindak tegas, dan jika ada informasi dari masyarakat mengetahui adanya penampungan seperti wisma atau hotel adanya penampungan yang mencurigakan tolong diinfokan kepada kami,” Ucap Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N.
Baca Juga:
Kepala Balai BP3MI Kepri Kombes Pol Imam Riyadi, SIK, MH mengatakan, dirinya merasa terhormat bisa bersinergi dengan polri.
Baca Juga:
“Kami melihat dinamika kepri menjadi pusat perhatian PMI termasuk kepri sebagai daerah transit, banyak pekerja dari luar Kepri melalui pelabuhan yang ada di Kota Batam. saya mengucapkan terimakasih pengungkapan ini tidak hanya mengungkap agen bahkan kita bisa mengungkap korporasinya, saya ikut berterimakasih,” tandas Kepala Balai BP3MI Kepri Kombes Pol Imam Redi.
Baca Juga:
Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal Pasal 81 Jo Pasal 83 Jo Pasal 86 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Pemerintahan Pengganti UU. No. 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 e KUHP. Ancaman Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00.
Baca Juga:
(Vio Sari/hms)
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
