Komisi I DPRD Provinsi Kalsel Terima Kunker dari DPRD Kab HST Terkait Tupoksi AKD

Banjarmasin, infobanua.co.id  – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terima kunjungan kerja (kunker) dari DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dalam rangka konsultasi terkait peningkatan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Alat Kelengkapan Dewan (AKD), pada Jumat (16/2/2024), bertempat di lantai 4 Gedung DPRD Kalsel.

Baca Juga:

Hadiri Serah Terima Jabatan Kepala BPK Kalsel, Supian HK Berharap Sinergi BPK Dengan Pemprov Semakin Baik

Anggota DPRD HST, H. Johar Arifin, yang merupakan Ketua Komisi II mengapresiasi jadwal kegiatan DPRD ‘rumah banjar’ yang selain padat juga berfokus pada masyarakat di ‘banua’. “Kami masih ada keraguan tentang penjadwalan, sehingga kami ingin sedikit berkonsultasi bagaimana mekanisme penjadwalan, kita melihat di DPRD Provinsi Kalsel ini penjadwalannya sangat padat, mayoritas kegiatannya juga berkunjung ke dapil masing-masing, seperti sosper, wasbang, reses, itu luar biasa, sangat dekat dengan rakyat,“ tutur Johar.

Baca Juga:

Ketua DPRD Kalsel dan Gubernur Kalsel Terima Kunjungan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan

Pada kesempatan ini, turut berhadir Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini untuk menyampaikan paparan terkait jadwal pimpinan dan anggota DPRD Kalsel. “Dengan padatnya jadwal ini, selain dinas luar kantor baik di dalam daerah maupun luar daerah, kami juga menyiapkan waktu khusus untuk rapat paripurna dan rapat-rapat di kantor, agar seluruh tupoksi dewan tetap terlaksana, dalam menyusun jadwal kami juga selalu memperhatikan regulasi yang berlaku,” ujar Jaini.

Baca Juga:

Gubernur Kalsel bersama DPRD Kalsel Setujui Raperda RPJPD Tahun 2024-2045 Menjadi Perda

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, H. Suripno Sumas, mengatakan penjadwalan di DPRD Kalsel tersebut merupakan hasil diskusi bersama antara pimpinan & anggota dewan serta Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel dengan mengutamakan regulasi, “Untuk mekanisme penyusunan jadwal, kita serahkan ke sekwan untuk menyingkronkan dengan anggaran yang tersedia serta regulasinya agar tidak ada benturan. Tentunya di provinsi tidak bisa disamakan dengan di kabupaten, ada beberapa penyesuaian,” tutup Suripno.

Baca Juga:

Pansus III DPRD Kalsel Kunjungi BAPPEDA Jatim Terkait Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Fad/IB

Baca Juga:

Pansus IV DPRD Prov. Kalsel Sesuaikan Raperda Dengan Perda Yang Dimilki Provinsi D.I.Y.

Baca Juga:

Buka Secara Resmi Rakor Setwan Se-Kalsel, H. Supian : Momentum Penguatan Sinergi untuk Kemajuan Daerah