Diskominfo Pessel Gelar FPD dalam Rangka Sinkronisasi Rencana Kerja
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_628,h_400/https://infobanua.co.id/wp-content/uploads/2024/04/cc10.jpg)
Pesisir Selatan, infobanua.co.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah (FPD) untuk membahas sinkronisasi Rancangan Kerja (Renja) Dinas Kominfo tahun 2025.
Ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam perencanaan program atau kegiatan.
Ini disampaikan oleh Wendi, S.H., M.Hum, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan saat membuka kegiatan tersebut di kantor Dinas Kominfo Painan pada 21 Februari 2024.
“Forum ini merupakan wadah bertemunya pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan Dinas Kominfo,” kata Wendi.
Lebih jauh Kadis Kominfo mengatakan, Forum Perangkat Daerah ini menampung masukan dan saran dari Perangkat Daerah yang memiliki “cross cutting” dengan porgram dan kegiatan Diskominfo.
Pada kesempatan itu, masing-masing Bidang yang ada di instansi ini menyampaikan paparan rencana kerja kegiatannya yang dimoderatori Sekretaris Dinas, Hasrul Sani., S.T., M.Si.
Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Syafrudin, S.H., M.Si, mengatakan program/ kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE menjadi salah satu prioritas yang dilakukan Diskominfo.
Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik,” terangnya.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Wildan, S.E., M.I.Kom., dalam paparannya menjelaskan pihaknya berperan sebagai supporting system di bidang publikasi dan pengelolaan informasi serta media relasi bagi perangkat daerah yang membutuhkan dukungan publikasi program/kegiatannya.
“Selain mengemas dan mengelola informasi, SKPD harus mampu bersinergi dengan Lembaga pers dalam membantu pemerintah untuk menyebarluaskan informasi program pembangunan kepada masyarakat,”tambahnya.
“Karena persepsi publik tentang pemerintahan ditentukan oleh informasi dari media,” tutupnya.