Tim Satgas KPK RI Laksanakan Rakor di Pemkab Kotabaru
KOTABARU, infobanua.co.id – Rakor yang dilaksanakan di Aula Pemda Sebelimbingan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Drs. H. Said Akhmad, M.M dan Inspektur H. Ahmad Fitriadi Fajriannor, SH. M.Hum juga Kepala SKPD Kabupaten Kotabaru beserta Staf dan kehadiran Tim Satgas III KPK, Selaku narasumber dari Tim III KPK yaitu Direktorat Koordinasi dan Supervisi wilayah III Maruli Tua dengan tim satgas antara lain Tri Desa Adi Nurcahyo dan Tesanolika Manurung.
Baca Juga:
Dalam wawancara terpisah dengan awak media Direktur Tim III KPK Maruli Tua mengatakan bahwa tujuan berkunjung ke Pemkab Kotabaru untuk mengkoordinasikan 4 (empat) penting
Baca Juga:
“Kami dari Tim Koordinasi dan Supervisi KPK berkunjung ke Pemkab Kotabaru untuk mengkoordinasikan 4 (empat) hal penting yaitu, upaya pencegahan korupsi yang diukur dengan MCP (monitoring centre for prevention), terkait perencanaan penganggaran, upaya memperkuat ekspose hasil SPI karna jantungn MCP di monitoring yang dapat diukur dengan penilaian integritas, serta peningkatan standar pelayanan publik’ jelasnya
Baca Juga:
Ditambahkannya pula, “MCP Kabupaten Kotabaru tahun 2023 adalah yang terendah di Kalimantan Selatan sendiri dan Pemkab Kotabaru harus berupaya karna itu merupakan bentuk keseriusan Pemkab untuk memberantas korupsi”
Baca Juga:
“Memang untuk SPI sendiri ada kenaikan dari 2022 ke 2023, namun masih berada di area yang rentan terutama di area dugaan gratifikasi, suap, pengelolaan anggaran dan pengisian jabatan” ujarnya
Baca Juga:
Untuk itu Maruli Tua menyarankan “untuk 2024 terjadi peningkatan melalui kerja keras dari nilainya 72 minimal naik menjadi 73 dan Pemkab harus lebih banyak berkomunikasi dengan lembaga terkait seperti advokat, media, LSM dan Ombudsman”
Baca Juga:
Mengenai rendahnya MCP Kabupaten Kotabaru tahun 2024, Sekda Kotabaru memberikan tanggapan tentang 26 hal penilaian MCP KPK di setiap SKPD
Baca Juga:
“SKPD harus meningkatkan pelayanan publik dan besok mereka akan mendapatkan pengarahan dari KPK agar upaya peningkatan MCP, karna ini selalu terjadi setiap tahun” ujarnya
Baca Juga:
Sekda juga berpesan kepada media massa sebagai bagian dari peningkatan penilaian MCP, agar jika menurunkan pemberitaan tentang pemerintahan, baiknya terkonfirmasi terlebih dahulu kepada SKPD terkait
Baca Juga:
“Dan lebih penting juga kepada media massa untuk berkomunikasi dan konfirmasi ke SKPD dalam mengolahan berita yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat, agar tidak terjadi ketimpangan informasi” pintanya
Baca Juga:
Sedangkan Inspektorat menanggapi upaya peningkatan indikator penilaian MC, Inspektur H. Ahmad Fitriadi mengatakan bahwa Inspektorat sudah menyiapkan pendamping untuk masing-masing SKPD
Baca Juga:
“Kami menyediakan pendamping untuk setiap SKPD dalam melakukan pengisian indikator penilaian MCP dan kepada SKPD kami berikan tanggung jawab mengisi penilaian secara mandiri dan jika ada yang patut ditanyakan bisa berkonsultasi dengan pendamping masing-masing” ujarnya
Baca Juga:
Dalam paparan materi yang disampaikan oleh Tim Satgas KPK antara lain:
1) paparan pencapaian MCP ( monitoring center of prevention) tahun 2023 ;
2) ekspose hasil SPI ( survey penilaian integritas)
3) Pelayanan Publik berintegrasi
4) MLMB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
Baca Juga:
Sedangkan secara general hasil evaluasi untuk capaian Pemerintah Kotabaru masih sangat rendah yaitu sebagai berikut :
1) capaian MCP Kotabarumendapatkan nilai 72 dengan posisi diatas capaian rata- rata kab/kota di Kalimantan Selatan dengan nilai 83
2) capaian SPI Kotabaru mendapatkan nilai 71,3
3) Pelayanan Publik berintegtas 70
4) Dan MLMB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
Baca Juga:
Kesimpulan: pada prinsipnya hasil capaian MCP dan SPI Kabupaten Kotabaru dinilai masih sangat rendah, juga dengan program lainnya seperti Pelayanan Publik berintegrasi dan MLMB (Mineral bukan logam dan bebatuan
mdengan demikian harus terus dioptimalkan dan diupayakan adanya peningkatan secara berkelanjutan oleh semua jajaran instansi pemerintah dan stakeholder terkait dengan melaksanakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta melaksanakan pelayanan publik yang prima sehingga pada akhir.
Baca Juga:
JL
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
