Disnakertrans PPU Tidak Berikan Sanksi Bagi Perusahaan Kantongi K3
PENAJAM, Infobanua.co.id – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak memiliki Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3).
Baca Juga:
Hal ini disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Disnakertrans PPU saat di wawancarai wartawan infobanua. Rabu (10/07/2024).
Baca Juga:
Ia mengatakan, yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Baca Juga:
“Jadi kita hanya merekomendasi penyelesaian itu dan mendorong tetapi eksekusi tidak karena itu kewenangan dari Pemprov,” tuturnya.
Baca Juga:
Lanjutnya, sesuai dengan Undang-undang yang baru nomor 23 tahun 2014 tentang kepengawasan tenaga kerja, K3 dan sanksi perusahaan menjadi kewenangan Pemprov.
Baca Juga:
“Nantinya Pemprov akan turun ketika kita menginformasikan untuk melakukan investigasi,” ucap Marjani.
Baca Juga:
“Alhamdulillah untuk saat ini masih bisa terselesaikan, tetapi kedepan kita tidak tau karena yang serius itu karyawan yang tidak memiliki Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK),” tandasnya. (Adv)
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
