Dorong Keadilan Agraria, Kalteng Gelar Rapat Koordinasi Reforma Agraria 2024 di Palangka Raya

Palangka Raya, infobanua.co.id – Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi strategis guna mempercepat penyelenggaraan reforma agraria di Kalteng tahun 2024. Acara ini berlangsung di Hotel Best Western Palangka Raya pada Rabu (28/08/2024) pagi, dengan mengangkat tema “Percepatan Reforma Agraria melalui Mamangun Mahaga Lewu Seia Sekata” (Membangun Kampung Reforma Agraria dengan Penataan Akses dan Aset).

Rapat penting ini dihadiri oleh Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Drs. Dalu Agung Darmawan, M.Si, bersama Kakanwil ATR/BPN Kalteng, Dr. Ir. Fitriyani Hasibuan, Dipl.Ph., M.M, serta seluruh kepala kantor pertanahan se-Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Drs. Dalu Agung Darmawan menegaskan bahwa reforma agraria adalah langkah strategis dan krusial untuk mencapai keadilan agraria, memberdayakan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa reforma agraria tidak hanya sebatas redistribusi lahan, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kelembagaan dan regulasi.

Selain itu, rapat ini juga menjadi wadah untuk membahas berbagai isu yang berkaitan dengan penyelesaian objek reforma agraria di Kalteng, termasuk distribusi tanah, penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan pelepasan kawasan hutan yang masih mengalami konflik serta penataan akses.

“Melalui rapat ini, kami berharap setiap tantangan terkait TORA dapat diatasi dengan langkah-langkah konkret, sehingga program reforma agraria yang penting dan strategis ini dapat berjalan sukses di Kalteng. Ini juga menjadi bagian dari upaya mempercepat target yang telah ditetapkan dalam RPJM,” pungkas Dalu.

Dengan penyelenggaraan rapat koordinasi ini, diharapkan reforma agraria di Kalimantan Tengah dapat terwujud lebih cepat dan tepat sasaran, membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Berta/IB