Transformasi Ekonomi Kalsel Menuju Keberlanjutan

Banjarmasin, 11 Oktober 2024 – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan baru saja menyelenggarakan acara penting: Diseminasi Laporan Perekonomian dan Kajian Fiskal Regional Provinsi Kalimantan Selatan 2024. Dengan tema “Memberdayakan Ekonomi Kalimantan Melalui Inisiatif Hijau: Melawan Perubahan Iklim dan Dampaknya,” acara ini mengupas perkembangan terbaru ekonomi Kalimantan Selatan dengan fokus pada tantangan perubahan iklim.

Perekonomian Kalimantan Selatan: Antara Pertumbuhan dan Tantangan

Pada Triwulan II 2024, perekonomian Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat pertumbuhan sebesar 4,81% year-on-year (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan Triwulan I yang mencapai 4,96%. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Kalsel telah kembali ke jalur pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19. Sektor pertambangan dan pertanian tetap menjadi pilar utama, menyumbang masing-masing 24% dan 14% terhadap PDB. Sementara itu, konsumsi rumah tangga terus menjadi motor penggerak pertumbuhan, mencapai 48,6%.

Inflasi di Kalsel per September 2024 tercatat 1,98% (yoy), tetap dalam rentang sasaran inflasi tahun ini sebesar 2,5 ± 1%. Upaya pengendalian harga yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) semakin menunjukkan hasil. Adopsi teknologi pembayaran digital melalui QRIS juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan lebih dari 370 ribu merchant di Banjarmasin.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi Kalsel diperkirakan tetap kuat, dengan inflasi terjaga dalam rentang sasaran. Namun, tantangan tetap ada, terutama akibat penurunan permintaan dari negara mitra dagang utama untuk komoditas pertambangan Kalsel. Hal ini semakin mendesak perlunya transformasi menuju ekonomi yang berkelanjutan.

Kinerja APBN dan APBD: Optimisme di Tengah Tantangan

Dari sisi kebijakan fiskal, hingga Agustus 2024, kinerja APBN menunjukkan pendapatan negara sebesar Rp13,45 triliun atau 59,27% dari target, meskipun mengalami penurunan 17,10% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, belanja negara terealisasi baik, mencapai Rp24,79 triliun atau 64% dari pagu. Akselerasi belanja modal menjadi fokus utama untuk memperkuat infrastruktur di Kalimantan Selatan.

APBD Kalimantan Selatan juga menunjukkan hasil yang positif. Hingga 31 Agustus 2024, pendapatan daerah mencapai Rp26,52 triliun atau 66,16% dari target, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh 18,76% (yoy). Meskipun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam pos pendapatan daerah lainnya yang mengalami penurunan.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi, menegaskan pentingnya akselerasi belanja modal untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih baik. “Dengan optimalisasi anggaran, kami berharap infrastruktur dapat lebih mendukung hilirisasi sumber daya alam dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Dampak Iklim pada Perekonomian Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan tidak hanya dihadapkan pada tantangan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada ancaman perubahan iklim. Fajar Majardi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, menekankan bahwa cuaca ekstrem dan bencana alam dapat merugikan sektor pertanian, perikanan, dan infrastruktur pesisir. Ia menyerukan perlunya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mendorong inovasi ramah lingkungan.

Bank Indonesia Kalsel berkomitmen untuk mendorong transformasi menuju ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada investasi yang ramah lingkungan. “Kita perlu membangun ekonomi yang tangguh dan peduli lingkungan demi kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang,” tegas Fajar.

Forum diseminasi ini diharapkan menjadi landasan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga ketahanan ekonomi. Kebijakan fiskal yang efektif dan eksekusi anggaran yang tepat waktu sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan ekonomi selaras dengan keberlanjutan lingkungan.

Di akhir acara, Syafriadi menekankan pentingnya percepatan belanja modal untuk mendukung proyek infrastruktur. Fajar Majardi juga menekankan perlunya inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan kesadaran kolektif terhadap perubahan iklim. Kerjasama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

Id/IB