Kaltara Berikan Keringanan Pajak Kendaraan untuk Masyarakat

Nunukan, infobanua.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, melalui Kepala UPTD Bapenda, mengumumkan keringanan bagi masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor. Ini termasuk penghapusan sanksi administratif dan pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Baca Juga:

Ketua Tim Pemenangan “BAHAGIA” Serukan Persatuan untuk Kemenangan Basri Hanafia

Keputusan ini berdasarkan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2024 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi. Gubernur Kalimantan Utara, Laimnatn, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menertibkan administrasi kepemilikan kendaraan dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.

Baca Juga:

H.M. Nasir: Masyarakat Harus Cerdas dalam Memilih Pemimpin

“Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan dan kepemilikan,” ujar Saifullah Djamal, Kepala UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Nunukan.

Baca Juga:

Pendeta Roy Hezron Pongtaruk Tegaskan Dukungan untuk H Basri Hanafiah dalam Kampanye Pasangan “Bahagia”

Sebagai tindak lanjut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara telah mengeluarkan petunjuk teknis yang mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut. “Kebijakan ini akan mulai diberlakukan sesuai keputusan yang ditetapkan pada 4 Oktober 2024,” tambah Saifullah.

Baca Juga:

Kampanye Basri Hanafiah, Samuel Parrangan Tegaskan Pentingnya Pemimpin Berpengalaman

Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat Kaltara dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajak mereka dengan lebih mudah dan tanpa sanksi.

Baca Juga:

H. Basri Hanafiah: Siap Membangun Nunukan dengan Program Berbasis Harapan dan Kesejahteraan

Yuspal/IB

Baca Juga:

H. Ladullah: Pilih Pemimpin yang Terbukti dan Berpengalaman untuk Masa Depan Nunukan

Baca Juga:

Pemilihan Bupati dan Gubernur Serentak 27 November 2024, Warga Nunukan Diharapkan Bersatu