Pemkab Banjar Gelar Kajian Penguatan Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Desa
Martapura, infobanua.co.id – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) menggelar Pertemuan Kemenko PMK terkait Pelaksanaan Kajian Penguatan Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Desa. Acara berlangsung di aula Baiman Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Senin (18/11/2024), dipimpin langsung oleh Kepala Bappedalitbang, Nashrullah Shadiq.
Dalam sambutannya, Nashrullah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Banjar dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan pembangunan desa.
“Bappedalitbang memfasilitasi kegiatan ini berdasarkan surat dari Kemenko PMK. Kami telah mengidentifikasi SKPD terkait yang memiliki program-program desa dan menentukan lokus pelaksanaan program tersebut,” ungkapnya.
Ketua tim peneliti dari Kemenko PMK, Bambang Darsono, menjelaskan bahwa kajian ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan desa. Hal ini mencakup pemberian akses kerja yang lebih luas, peningkatan kontrol perempuan terhadap kebijakan desa, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
“Kami akan berada di Kabupaten Banjar selama tujuh hari untuk melakukan wawancara, konsultasi, serta observasi lapangan. Kegiatan diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengumpulkan masukan kualitatif dari peserta,” jelas Bambang.
FGD menghasilkan sejumlah rekomendasi, seperti penguatan keterampilan perempuan melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi untuk mendukung usaha mikro di desa, dan pelaporan program berbasis data oleh SKPD terkait.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Camat Martapura Barat, Pambakal Desa Sungai Rangas Tengah, serta perwakilan PKK Kabupaten Banjar.
Melalui sinergi yang terjalin, Pemkab Banjar berharap dapat mempercepat pembangunan desa berbasis inklusivitas, meningkatkan kapasitas perempuan, serta menciptakan program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kolaborasi ini adalah langkah nyata untuk memberdayakan perempuan di tingkat desa dan memastikan mereka memiliki akses serta kontrol terhadap pembangunan,” pungkas Nashrullah.