Pemkab Banjar Rakor Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pilkada
Martapura – Gelaran Pilkada serentak 2020 yang berlangsung di masa pandemi Covid-19 harus dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan.
Baca Juga:
Terkait hal tersebut Pemkab Banjar melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penegakan Hukum Protokol Kesehatan pada Tahapan Pilkada Serentak 2020.
Baca Juga:
Rakor tersebut dipimpin langsung Bupati Banjar, H Khalilurrahman bersama Dandim 1006 Martapura, Letkol Arm Siswo Budiarto didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, HM Hilman, di Mahligai Sultan Adam Martapura, Jumat (18/9/2020) pagi.
Baca Juga:
Menindaklanjuti surat bernomor 440/5113/SJ Kementrian Dalam Negeri perihal pelaksanaan rakor penegakan hukum protokol kesehatan di daerah, yang ditujukan kepada Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang melaksanakan pilkada tahun 2020.
Baca Juga:
Surat tersebut juga atas Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19.
Baca Juga:
Bupati Banjar H Khalilurrahman meminta semua pihak agar berkoordinasi dengan baik, serta hal tersebut dijadikan prioritas demi keberhasilan penegakan protokol kesehatan saat pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 nantinya.
Baca Juga:
Ia berharap semua pihak agar dapat menjadikan hal tersebut prioritas bersama, sosialisasikan ke masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan covid-19.
Baca Juga:
Sementara itu, Dandim 1006 Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto mengaku siap membantu dalam penegakkan hukum protokol kesehatan saat pilkada berlangsung dan hal ini jangan dianggap enteng.
Baca Juga:
”Ini merupakan kasus serius dan mari kita sama-sama sosialisasikan ke masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keamanan saat pilkada serentak berlangsung,”ucap dia.
Baca Juga:
Selain membahas penerapan protokol Kesehatan Covid-19 saat pilkada, rakor tersebut juga membahas beberapa poin krusial di antaranya sosialisasi PKPU nomor 10 tahun 2020, sosialisasi peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2020 tentang pencegahan dan deteksi kerawanan penularan covid-19.
Baca Juga:
Di mana Bawaslu Banjar dalam keterangannya menyebut terdapat 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran Bapaslon di Kalimantan Selatan. MC Kab.Banjar
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
