Raperda Pemberdayaan Desa Wisata Capai 70 Persen
Banjarmasin – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Desa Wisata Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalsel
sudah mencapai 70 persen.
Baca Juga:
Tahapan tersebut dicapai setelah pansus melakukan kunjungan ke beberapa wilayah diantaranya Dinas Pemberdayaan Desa Kota Semarang Jawa Tengah.
Baca Juga:
Hal itu disampaikan Ketua Pansus terkait, Fahrani kepada wartawan di Banjarmasin, Kamis (1/10/2020).
Baca Juga:
Menurut dia, setelah pansus melakukan kunjungan ke desa wisata, diperoleh hasil yang positif, yang mana Dinas Pemberdayaan Desa Kota Semarang Jawa Tengah menggerakkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yang dilibatkan secara penuh.
Baca Juga:
“Peran BUMdes dilibatkan penuh dalam pemberdayaan ekonomi kreatif tingkat desa,” kata dia.
Baca Juga:
Salah satu pemberdayaan ekonomi kreatif adalah desa wisata yang memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat.
Baca Juga:
Hal serupa juga diperoleh saat kunjungan ke Desa Pujon Batu Malang, yang mana desa tersebut dalam menghasilkan pemasukan perekonomian senilai Rp1,8 miliar perbulan dengan jumlah kunjungan mencapai 11 ribu orang.
Baca Juga:
“Bayangkan sebuah desa bisa menghasilkan Rp1,8 milyar perbulan, itu merupakan hal yang sangat luar biasa,” sebut Fahrani.
Baca Juga:
Berdasarkan pertemuan yang sudah dilakukan, imbuh politisi PDI-P ini, maka selanjutnya dilakukan pembahasan dan sinkronisasi dengan produk hukum, sehingga menjadi sebuah raperda.
Baca Juga:
Namun sebelumnya lebih dulu akan lakukan uji publik, dari dinas terkait, asosiasi kepala desa dan asosiasi BUMdes.
Baca Juga:
Dijelaskan ketika desa wisata memiliki Perda, tentunya akan ada payung hukum yang dapat melindungi desa tersebut dalam penggunaan dana desa, karena diketahui saat ini dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, padahal pemerintah pusat menginginkan di ranah pemberdayaan desa.
Baca Juga:
“Yang diinginkan pemerintah pusat adalah pemberdayaan, salah satunya desa wisata,” katanya.
Baca Juga:
Sebaliknya, Pemerintah Provinsi Kalsel sudah menganggarkan dana senilai Rp50 juta perdesa, akan tetapi dengan merebaknya wadah Covid-19 mengakibatkan pelaksanaannya mengalami penundaan. lida
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
