Dua Raperda Yang Di Bahas Di Harapkan Bisa Di Tetapkan Menjadi Perda
Banjarmasin, infobanua.co.id – Pada 11 November 2020 lalu sudah disampaikan pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu Raperda Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalsel dan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
Baca Juga:
Memperhatikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalsel, Plt. Gubernur Kalsel melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel, Syaiful Azhari menyampaikan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalsel dalam rangka melakukan penataan organisasi perangkat daerah guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga:
“Penempatan pejabat struktural dan fungsional harus selektif, memiliki kapabilitas, profesional dan integritas tinggi sesuai dengan kompetensinya dengan didukung kemampuan manjerial serta kepemimpinan yang kuat,” ujar Syaiful, Banjarmasin, Senin (16/11).
Baca Juga:
Ia mengutarakan pembentukan perangkat daerah atau penentuan tipologi perangkat daerah itu, ada batasan yang memang harus dipenuhi dalam pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan maupun penentuan tipologi perangkat daerah.
Baca Juga:
“Dalam korelasinya mengenai perangkat daerah, penghitungan besaran tipologi Dinas maupun Badan sesuai dengan urusan pemerintahan yang didasarkan dua variabel yaitu variabel umum dan teknis. Dari dua variabel itu akan terlihat besaran tipologi suatu urusan yang menempati perangkat daerah,” tutur Syaiful.
Baca Juga:
Selanjutnya, Raperda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berujung pada sumbangan devisa untuk negara.
Baca Juga:
“Raperda ini juga sebagai alternatif kebijakan daerah guna meningkatkan hasil dari perkebunan bersama-sama dengan masyarakat khususnya para petani,” lanjut Syaiful.
Baca Juga:
Ia menginginkan dari Raperda tersebut dapat ditetapkan dan diundangkan serta disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat memahami maksud yang terkandung dalam Raperda ini sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya.
Diharapkan pembahasan dari dua Raperda tersebut dapat segera ditetapkan menjadi Perda. Pungkasnya
Baca Juga:
Febri
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
