Kawasan Wisata Jeglongan Sewu, Akhirnya Dinas PUPR Kab.Blitar Angkat Bicara
Blitar, Infobanua.co.id – Spanduk sebagai bentuk protes dan kejengkelan warga mayarakat di empat Desa Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, tentang jalan rusak dan tidak ada tanggapan dari pemerintah, beberapa hari yang lalu.
Baca Juga:
Diantaranya spanduk yang bertuliskan Selamat Datang ke Kampung Wisata Jeglongan Sewu yang terpasang di jalan pintu masuk Desa.
Baca Juga:
Akhirnya Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Blitar menanggapi ekspresi warga tersebut.
Baca Juga:
Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Nanang Adi Putranto, mengatakan bahwa, pihaknya mengakui adanya jalan rusak. Data di kantor PUPR kabupaten Blitar, mencatat jalan kelas III sepanjang 1.500 Km merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar. Termasuk akses menuju pabrik Gula RMI.
Baca Juga:
“Dari angka itu, sekitar 18 porsen atau sekitar 270 Km kondisinya rusak berat,” kata Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Nanang Adi Putranto, Jum’at 26-03-2021.
Baca Juga:
Menurut Nanang, bahwa lokasi jalan yang mengalami kerusakan berat sebagian besar terletak di wilayah Blitar selatan.
Baca Juga:
Kecamatan Binangun termasuk di dalamnya dan yang terdekat dengan kawasan pabrik Gula tersebut yaitu Kecamatan Wates.
Baca Juga:
“Daftar prioritas kami pada tahun 2020 lalu adalah perbaikan jalan di 140 titik sepanjang 90 Km,” jlentrehnya.
Baca Juga:
Masih menurut Nanang, bahwa lokasi tersebut dintaranya 13 Km dari Kesamben sampai dengan Binangun.
Baca Juga:
Namun karena dampak pandemi covid-19 dan kena refokusing anggaran, sehingga rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan.
Baca Juga:
Selanjutnya Nanang menerangkan bahwa, Dinas PUPR Kabupaten Blitar, memposting anggaran untuk perbaikan jalan di kisaran Rp.120 Miliar/tahun. Namun sejak pandemi covid-19 terjadi, pihaknya harus refokusing anggaran hingga hanya tersisa sekitar Rp.45 Miliar.
Baca Juga:
“Kami menilai dengan kemampuan anggaran sebesar itu, sebenarnya memang bisa dipakai untuk perbaikan jalan. Tapi akan sia-sia jika yang lewat tetap kendaraan Truk dengan tonase besar. Untuk itu, kami mengajukan proposal ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian PUPR untuk menaikkan kelas jalan yang laik jika dilewati truk tonase besar,” ungkap Nanang.
Baca Juga:
Lebih dalam Nanang menjelaskan bahwa, masalah klasik yang terjadi di jalan kelas III adalah Over Dimention Over Capacity (ODOC). Karena untuk jalan kelas III, didesign bagi kendaraan truk satu sumbu dengan kapasitas muatan delapan ton.
Baca Juga:
“Masalah seperti ini tidak akan berujung kalau tidak ada penertiban ODOC. Harus dibicarakan bersama,” tegasnya.
Baca Juga:
Sementara ditempat terpisah
Kabid Manajemen Lalin Dishub Pemkab Blitar, Anjar Eko Juliatmanto, membenarkan jika jalur yang dilalui truk pabrik Gula jalan kelas III.
Baca Juga:
Dan memang ada spesifikasi peruntukan kendaraan Muatan Sumbu Terberat (MST) maksimal delapan ton. Sedangkan di atas kapasitas tersebut tidak boleh masuk atau melintas.
Baca Juga:
Seperti yang tertuang dalam UU No 22 tahun 2019 pasal 19, bahwa jalan kelas III yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter. Dan ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat delapan ton.
Baca Juga:
“Jalan dari Kesamben-Binangun-Wates itu memang jalan kelas III,” kata Kabid Manajemen Lalin Dishub Pemkab Blitar, Anjar Eko Juliatmanto.
Baca Juga:
Menurut Anjar, bahwa kewenangan dipihaknya hanya sebatas memasang rambu kelas III. Di luar itu, semisal melarang lewat, pihaknya tidak ada kewenangan.
Baca Juga:
“Kami hanya sebatas memasang rambu kelas III. Di luar itu, semisal melarang lewat, kami tidak ada kewenangan,” pungkasnya. (Eko.B)
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
