Humas Pemkab Nunukan Bekerja Berdasarkan Permen PAN RB No: 30/2011

humas pemerintah daerah kabupaten Nunukan Provinsi kalimantan Utara itu bekerja sesuai dengan undang undang dan aturan.

Nunukan, infobanua.co.id – Pemerintah daerah kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara.

khususnya bidang Ke Humasan,
Tugas dan Fungsi Humas yakni melaksanakan Komunikasi timbal balik antara Intansi Pemerintah dan Publik yang untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai Tujuan demi memperoleh mampaat bersama, dan menyampaikan pesan kebijakan dan program agar publik mendapat pemahaman yang kebih baik.

jadi bagian humas dan protokol itu sebenarnya sudah berubah nama tidak saja juru bicara Pemerintah tetapi fungsinya cukup banyak apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kita kabarkan sekaligus kita informasikan kepada masyarakat hasil pembangunan apa yang akan dibuat oleh pemerintah kita informasikan kepada masyarakat supaya Citra positif pemerintah tetap terjaga bahwa pemerintah itu tidak tinggal diam.

Pemerintah tetap mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan undang undang yang dibebankan atau diamanatkan oleh masyarakat.

Di akui Hasan Basri Bahwa Humas tetap terbuka tidak ada rahasia yang harus ditutup tutupi mata dan telinga pemerintah begitu pun dengan wartawan artinya antara humas dengan wartawan itu sebenarnya bisa saling bersinergi untuk sama-sama memberi dan menyebar luaskan Informasi maupun mencari sumber informasi sehingga apa yang terjadi di masyarakat itu bisa kita tahu melalui teman-teman wartawan.

Begitupun sebaliknya apa yang dikerjakan oleh pemerintah itu bisa disampaikan kepada teman-teman wartawan jadi wartawan dan humas itu sebaiknya saling berkolaborasi utamanya untuk penanganan Covid-19, tapi kita tidak bisa prediksi sampai kapan berakhir Pandami Covid-19.

Dan sampai saat ini kabupaten nunukan memang sudah turun sudah level II, kemudian ada beberapa daerah kita sudah Zona hijau tetapi kita belum tahu Kapan berakhir Pandami apa masih ada tahun depan atau tidak mudah mudahan berakhir juga tahun desember 2021.

Mengenai Anggaran Media fi pemerintah daerah kabupaten Nunukan
Kita belum bisa prediksi, namun saya yakin semakin yakinya jadi untuk anggaran tahun 2022 atau tahun Depan untuk penanganan Media sebenarnya aman-aman kurang lebih saja tahun 2021 saja dan bisa berlangsung seperti biasa kalaupun ada itu tidak menjadi masalah.ujar Hasan.

Saat ditanya apa benar tahun 2022 Apa benar ada OPD dihilangkan dan ditamba?.

Menurut Hasan Basri
memang ada beberapa objek yang digabungkan kemudian ada juga yang baru tupoksinya dipindahkan tetapi itu tidak terlalu banyak hanya ada dua dan Opd
yang digabung itu yakni Dinas perdagangan kemudian Dinas pemberdayaan perempuan Dinas perdagangan itu disatukan dengan Dinas perindustrian perdagangan koperasi.

Kemudian Dinas pemberdayaan perempuan itu digabung dengan Dinas sosial jadi hanya itu yang di Gabungkan dan tugas-tugas yang lain misalnya ada bidang tugas yang dipindahkan dan menjadi dinas baru, yang namanya digabung dengan Dinas lingkungan hidup.

Dinas perumahan dan lingkungan hidup yang sifatnya hanya penggabungan yang tidak terlalu banyak, jadi yang di ditiadakan itu hanya ada dua tapi isinya tetap artinya tugas-tugas pokok dan fungsinya itu tetap berjalan walaupun tidak lagi menjadi organisasi perangkat daerah.

Sejak awal memang antara humas dan Komimfo itu fungsinya hampir sama sebenarnya, hanya saja di komimfo jangakauannya lebih Luas, sementara kita di humas itu hanya berada di wilayah tingkat pimpinan saja.ujar Hasan.

Bidang Kehumasan untuk pemberitaan lebih banyak diarahkan kekomimfo agar tidak tumpang tindi, dikomimfo menangani semua Opd Dinas Kantor dan Badan dan intansi Lainya.

Tuhas Kehumasan lebih banyak dialihkan ke Dinas komimfo menangani semua dinas, sementara untuk humas di sekertariat daerah hanya seputar pimpinan saja yakni berita Bupati, Wakil Bupati, sekertaris daerah, asisten.

Sementara kalau kominfo itu menyangkut seluruh informasi yang ada di seluruh OPD SKPD, Badan, dan Intansi yang lainnya, jadi mereka cakupannya lebih luas hanya pembagian yang lebih tajam supaya masing-masing kita dapat melaksanakan tupoksi kita masing-masing.

Menurut Hasan Basri bahwa terkait dengan tugas pokok kita merancang atau membuat supaya bisa lebih tertata baik humas konsentrasi di pimpinan kominfo terkonsentrasi di program-program pemerintah daerah.

Saat ditanya mengenai pelelangan media apakah ada Aturan ?

Menurut Hasan Basri
sampai saat ini sebenarnya kegiatan ini berjalan saja dan alhamdulillah tidak pernah ada temuan artinya teguran dari inspektorat atau BPK sebagai intansi pengawasan anggaran itu tidak pernah ada, jadi selama ini sebenarnya sudah berlangsung dengan baik kalau pemerintah daerah kabupaten nunukan melakukan tender pelelangan Media itu sifatnya untuk yang besar itu kan memang media yang sudah terverifikasi juga di dewan pers .

Kontrak media,
jadi saya selaku kabag humas tidak masalah sepanjang tidak melanggar aturan dan selama ini memang tidak pernah ada juga teguran ke kita untuk terkait dengan kontrak- kontrak media itu pada intinya dan belum ada aturan melarang ya.

Sebenarnya kontrak-kontrak media itu kita maksimalkan untuk menyebarluaskan informasi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Terkait media yang dipilih itu belum ada ketentuan bahwa media yang paling besar yang harus dipilih yang paling kecil yang harus dipilih itu tidak ada ketentuan tetapi kita melihat dengan asas proporsionalitas media, tentunya banyak peminatnya bisa nyampe di media online yang pembacaannya besar tentunya kita pertimbangkan.

untuk saat ini kebijakan kita seperti itu melihat proporsionalitas nya jadi yang membacanya banyak yang pemirsahnya juga banyak.ujar Hasan Basri Mursali.S.Ip jabatan Kabag Humas & Protokol Pemerintah Daerah kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Yuspal)