DPRD usulkan Dua Perda Inisiatif
Nunukan, infobanua.co.id – Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan II tahun 2021- 2022 tentang penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah.(Ranperda) atas Inisiatif DPRD yang dilaksanakan diruang rapat paripurna Gedung DPRD, Senin(24/01).
Baca Juga:
Rapat Paripurna di Pimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj.Leppa, didampingi wakil Ketua Sale, SE, dihadiri Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, SE., M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus, S.IP., M.Si.
Baca Juga:
Pada Rapat Paripurna tersebut, Nota penjelasan Ranperda DPRD Kabupaten Nunukan di sampaikan oleh Hendrawan, S.Pd dimana penjelasan atas 2 (dua) Ranperda diantaranya, Ranperda tentang perlindungan tenaga kerja Lokal.
Baca Juga:
Kata Hendrawan, Penyusunan perda kabupaten Nunukan tentang perlindungan tenaga kerja lokal sangat dibutuhkan sebagai peraturan pelaksana dari peraturan- peraturan yang ada di atasnya.
Baca Juga:
Selain itu perda ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi dan memajukan
kesejahteraan masyarakat melalui Regulasi- regulasi yang dituangkan didalamnya.
Baca Juga:
Landasan sosiologis merupaka pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa perda kabupaten Nunukan tentang perlindungan tenaga kerja lokal, dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:
Landasan sosiologis ini sangat penting, karena akan menentukan efektivitas dari perda kab.nunukan tentang perlindungan tenaga kerja lokal.
Baca Juga:
Seseorang manaati ketentuan perundang- undangan karena terpenuhinya suatu kepentingannya (Interest) oleh perundang- undangan tersebut.
Baca Juga:
Kemudian, Raperda tentang Pembangunan Perkebunan berkelanjutan.
Baca Juga:
Menurut Hendrawan bahwa, Pada Landasan sosiologis pembentukan peraturan perundang- undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
Baca Juga:
“Landasan sosiologis umumnya menyangkut dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat”.
Baca Juga:
Disampaikan pula bahwa, dengan dapat diatasinya berbagai macam masalah dalam hal
perkebunan, maka akan berimplikasi pada aspek- aspek sosial lainnya seperti aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, keamanan, keagamaan, dan
aspek ketenangan hidup dalam masyarakat”.
Baca Juga:
Oleh karena itu kata Hendrawan, penyusunan peraturan daerah kabupaten nunukan tentang “pembangunan perkebunan berkelanjutan”, sangatlah dibutuhkan sebagai peraturan pelaksana dari peraturan2 yang ada diatasnya, termasuk UU nomor 39 tahun 2004 tentang perkebunan yang sebagian ketentuan pasalnya sudah diubah oleh undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
Baca Juga:
Maka dibentuklah peraturan daerah kabupaten nunukan tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kabupaten nunukan.
Baca Juga:
Atas pertimbangan maka, DPRD melalui Badan
pembentukan peraturan daerah menyampaikan 3 (tiga) rancangan peraturan daerah Kab.Nunukan pada rapat paripurna Ke- 9 masa persidangan ke- I tahun sidang 2020- 2021 yang saat ini sedang berlangsung. (Yuspal)
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
