Cegah Stunting, Harus Dilakukan  Intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif

Marabahan – Dalam upaya percepatan penurunan stunting (anak kerdil) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) kembali menggelar rembuk stunting. Kegiatan yang berlangsung di Aula Mufakat Setdakab Batola, Kamis (16/06/2022), ini sekaligus menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Agar percepatan penurunan stunting dapat terwujud maka harus dilakukan intervensi pencegahannya,” tukas Bupati Batola Hj Noormiliyani AS saat membuka acara.

Dalam acara yang juga dihadiri Sekdakab Batola H Zulkipli Yadi Noor, Kadiskes dan Kepala Bappeda Provinsi Kalsel/mewakili, Ketua TP-PKK Batola Hj Saraswati Dwi Putranti Rahmadian Noor, para Asisten Setdakab Batola, SKPD terkait, dan para camat lokus stunting, Noormiliyani mengutarakan, intervensi untuk pencegahan terdapat dua yakni intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Terkait intervensi gizi spesifik, terang bupati wanita pertama di Kalsel ini, berupa tindakan langsung terhadap penyebab dengan memberikan asupan makanan bergizi melalui Program Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil dan Balita (Permata Bunda), pencegahan infeksi, penyakit menular dan kesehatan lingkungan yang pengaruhnya mencapai 30 persen terhadap penanganan stunting.

Sedangkan intervensi gizi sensitif, lanjut Noormiliyani, melalui program-program kesehatan berupa kegiatan rutin pelayanan dasar bidang kesehatan bagi masyarakat seperti pemberian tablet tambah darah, imuniasi, pemberian ASI ekslusif, PHBS, dan lainnya.

Sedangkan jangka panjangnya melalui program ketahanan pangan, pembangunan tempat tinggal layak, akses sanitasi dan air bersih, bantuan sosial dan jaminan kesehatan, serta program pemulihan ekonomi melalui program padat karya yang dikolaborasikan dengan program bedah kampung terintegrasi.

“Intervensi gizi sensitif ini pengaruhnya mencapai 70 persen dari upaya penurunan yang dilakukan,” tukasnya.

Dari data BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), sebut Noormiliyani, Batola merupakan daerah tertinggi di Kalsel rumah tidak layak huni yaitu mencapai 38 persen, sanitasi tidak layak 48 persen, dan air bersih berkisar 39 persen.

Melalui Program Permata Bunda, lanjut isteri Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Hasanuddin Murad ini, kini stunting di Batola mengalami tren penurunan dimana tahun 2020 kasus stunting 16,86 persen dengan target nasional 24,1 persen, tahun 2021 sebanyak 14,26 persen dengan target nasional 21,1 persen, dan pada tahun 2022 sebanyak 12,56 persen dengan target nasional 18,4 persen.

Dari fakta yang ada, Noormiliyani menilai, kegiatan rembuk stunting ini sangat penting untuk melakukan intervensi pencegahan dan penurunan stunting. Ia menekankan, tahun 2022 ini 30 desa lokus stunting di Batola harus dilakukan percepatan penurunan stunting dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan di desa masing-masing.

“Saya berharap melalui rembuk stunting ini menghasilkan solusi dan tekad dalam percepatan penurunan stunting dengan saling berkolaborasi mewujudkan peningkatan kualitas SDM yang perlu dipersiapkan sejak tahap anak,” pungkasnya.

Di kesempatan rembuk stunting ini Sekretaris Daerah H Zulkipli Yadi Noor menyampaikan paparan konvergensi pencegahan stunting. Di antaranya terkait kebijakan Pemkab Batola dalam upaya penurunan stunting, regulasi, Visi Misi Pemkab Batola 2017-2022, prioritas pembangunan dan prioritas upaya mendukung penurunan stunting.

Selain itu juga disampaikan tentang kebijakan, strategi dan arah kebijakan, komitmen, program inovasi, program permata bunda, sasaran, pelaksana kegiatan, penerima manfaat program permata bunda, bedah kampung terintegrasi dan lainnya. Adv/Prokopimda