Ditangani Secara Bertahap
Tanjung Selor, infobanua.co.id – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengatakan, Pemprov Kaltara akan melakukan penanganan angka kemiskinan secara bertahap.
Baca Juga:
Salah satu upayanya, dengan menekan angka pengangguran di daerah.
Baca Juga:
“Kita akan berdayakan potensi-potensi masyarakat Kaltara. Bagi yang punya kemampuan mesin, kita carikan lowongan di mesin, yang punya kemampuan tataboga bisa masuk perhotelan, yang kompetensinya kesehatan bisa masuk rumah sakit,” kata Gubernur.
Baca Juga:
Ia meyakini kemiskinan bisa terurai ketika seluruh angkatan kerja dapat terserap.
Baca Juga:
Ini disebabkan mereka akan memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi pengeluarannya sehari-hari.
Baca Juga:
“Insya Allah sedikit demi sedikit kemiskinan akan kita tekan. Saya tidak mau ada warga Kaltara yang miskin,” harapnya.
Baca Juga:
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Helmi menjelaskan, persentase kemiskinan tahun ini ditarget pada kisaran 6,25 sampai 6,5 persen.
Baca Juga:
“Program pengentasan kemiskinan sudah berjalan, kita bekerjasama dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Kita optimis target penurunan kemiskinan tahun ini bisa tercapai,” jelasnya.
Baca Juga:
Perencana Ahli Muda Bappeda-Litbang Kaltara, Syamsaimun menambahkan, pengentasan kemiskinan diimplementasikan dalam tiga bentuk intervensi.
Baca Juga:
Pertama, intervensi bantuan sosial (bansos) untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran warga miskin.
Baca Juga:
“Ini mulai dari BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan dan lainnya. Melalui program tersebut, beban warga miskin bisa diringankan,” kata Syamsaimun.
Baca Juga:
Intervensi kedua berupa pemberdayaan. Pemerintah melakukan upaya pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin. Ini bertujuan agar mereka memiliki kemampuan untuk bisa terserap di dunia kerja atau membuka usaha sendiri.
Baca Juga:
Intervensi ketiga yakni dengan peningkatan ekonomi.
Baca Juga:
Dimana keluarga miskin yang telah mendapat program pemberdayaan bisa diberikan pendampingan.
Baca Juga:
Sehingga mereka bisa benar-benar dipastikan keluar dari jurang kemiskinan.
Baca Juga:
“Melalui intervensi tersebut, kita ingin mindset mereka tidak selalu mengharap bantuan, mereka diarahkan bisa mandiri. Kemudian anak-anak atau generasi mereka diupayakan tidak menjadi warga miskin baru,” jelasnya.
Baca Juga:
“Program-program tersebut sudah berjalan di sejumlah OPD terkait dan juga di pemerintah kabupaten/kota. Koordinasinya melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD,” kata Syamsaimun.
Baca Juga:
Rel
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
