Plh Bupati HSU Sampaikan Jawaban Kepala Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Amuntai, infobanua.co.id – Pelaksana Harian (Plh) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Drs. H. Zakly Asswan, MM menyampaikan Jawaban Kepala Daerah Atas Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten HSU, Senin (31/10/2022) bertempat di Ruang Rapat Paripurna lt. II

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 21 orang, Furkopimda, Plt Asisten, Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian serta undangan lainnya.

Sebelum memberikan waktu kepada Plh Bupati untuk menyampaikan jawaban Kepala Daerah, Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari, mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda dan juga memberikan ucapan berjuang kepada kontingen atlet olahraga Kabupaten HSU yang akan berlaga pada Porprov XI Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Kab.HSS.

Dalam penyampaiannya, Plh Bupati HSU Drs.H.Zakly Asswan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan Fraksi- Fraksi DPRD HSU diantaranya Dalam rangka menjaga sinergitas prioritas dan sasaran pembangunan, untuk itu Pemerintah Kabupaten HSU telah melakukan sinkronisasi kebijakan dengan Provinsi dan  Pusat. kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2023, terkait dengan isue-isue strategis, tema pembangunan, dan prioritas pembangunan.

“Setiap penyusunan RKPD, selalu dilengkapi dengan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun sebelumnya, dengan data yang tersaji adalah tahun N-2 ( N minus 2) artinya kalau dokumen yang disusun tahun 2023, berarti RKPD dilengkapi dengan data-data capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, yang merupakan Capaian Kinerja RPJMD tahun keempat Secara periodesasi belum bisa dikatakan apakah RPJMD Periode 2017-2022 sudah tercapai atau belum, karena belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh Sampai dengan tahun ini belum dilaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja RPJMD, dan baru akan dilaksanakan evaluasi pada tahun 2023 nanti.” ujarnya

Adapun masalah dengan pemenuhan Belanja Wajib (Mandatory Spending), hal ini sebagaimana RAPBD tahun 2023 yang kami sampaikan, untuk alokasi Pendidikan sebesar 20,10%, alokasi Kesehatan sebesar 36,68%, dan alokasi ADD sebesar 12,75%.

Sedangkan untuk Belanja Infrastruktur baru dapat kita anggarkan sebesar 6,10%, hal ini disebabkan masih adanya beban yang ditanggung Pemerintah Daerah,

Lebih Lanjut, Zakly Asswan mengatakan, untuk penurunan angka kemiskinan,  berdasarkan RPD 2023-2026 kita targetkan sebesar 6,73% dengan pagu anggaran sekitar 69 Milyar Rupiah, yang tersebar di berbagai SKPD, dengan berbagai program dan kegiatan.

“Dalam upaya penurunan angka kemiskinan, kita akan melakukan berbagai upaya Perlindungan Sosial, diantaranya pemberian stimulant bantuan sosial, dengan menyasar kepada keluarga miskin dari berbagai SKPD terkait. Dan dalam upaya meningkatkan pendapatan warga miskin, kita lakukan pemberian bantuan sosial dalam bentuk pemberdayaan sosial berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).” Katanya

Zakly Asswan menjelasakannya  untul bantuan UEP berupa jukung, bahan baku anyaman purun, mesin tempel kapal atau mesin CIS, dan upaya perlindungan sosial seperti Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni BLT BBM yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui PT.Pos Indonesia menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Fai