Pj Bupati Batola Koordinasi dan Konsultasi ke Kemendagri RI
Marabahan, infobanua.co.id – Penjabat (Pj) Bupati Barito Kual (Batola) Munjiyat, S. Sn, M. Pd lakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementrian Dalam Negri (Kemendagri). Didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bartola Ardiansyah, beberapa hal dilonsultasikan Pj Bupati, Selasa (20/12) .
Baca Juga:
Berlangsung di gedung Kementrian Dalam Negri di Jakarta, rombongan Pj Bupati pada kunjungan ke Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, disambut langsung oleh Kasubdit Kewaspadaan Nasional (Anug Kurniawan) dan jajarannya.
Baca Juga:
Kepala Kesbangpol Batola Ardiansyah menyampaikan bahma maksud kunjungan rombongan Pj Bupati ke Kemendagri adalah mengkonsultasikan peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2022 tentang Forkopimda.
Baca Juga:
“Kami ingin mempertegas kembali maksud dari PP agar tidak menjadi masalah dikemudian hari, “ ungkap Ardiansyah.
Baca Juga:
Anug Kurniawan kemudian menjelaskan pada rombongan Pj Bupati bahwa berdasarkan PP tersebut dalam pasal 10 ayat 2 yg dimaksud anggota forkopimda adalah Bupati, Ketua DPRD, Dandim, Kapolres dan Kajari.
Baca Juga:
“Sedangkan Ketua PN, Ketua PA, Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD bukanlah termasuk anggota forkopimda,” papar Anug.
Baca Juga:
Selanjutnya Anug menjelaskan bahwa di pasal 14 ayat 2 disebutkan bahwa Sekretraris daerah adalah Sekretaris Forkopimda.
Baca Juga:
Selain itu, Pj Bupati Mujiyat berkonsultasi kepada Kemendagri terkait permasalahan pendirian rumah ibadah. Mujiyat sebutkan bahwa di Batola ada 2 Kecamatan yang terjadi perdepatan antar warga terkait rumah ibadah yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Baca Juga:
“Agar tidak menjadi konflik dan ada dasar hukum yang jelas, maka kami juga konsultasikan hal ini, “ ungkap Mujiyat.
Baca Juga:
Kasubdit Kewaspadaan Nasional kemudian paparkan bahwa sesuai ketentuan dari pemerintah pusat, bahwa setiap rumah ibadah yang akan didirikan harus mengacu kepada Peraturan Bersama Mendagri dan Kemenag nomor 9 tahun 2006/ nomor 8 tahun 2006 pasal 14 ayat 1 dan 2.
Baca Juga:
“Bahwa syarat yg dibutuhkan utk mendirikan rumah ibadah harus memenuhi syarat adminisratif dan syarat teknis bangunan, “ ungkap Anug.
Baca Juga:
Dimana juga perlu rekomendasi FKUB Kabupaten/Kota. Menurut Anug, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka pendirian rumah ibadah bisa ditolak atau dihentikan.
Baca Juga:
Mendampingi pula dalam kegiatan ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Batola Dahtiar Fajar dan Kepala Bagian Prokopimda Batola Arif Wardana.
Baca Juga:
Nang/IB
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
