infobanua.co.id
Beranda KOTABARU Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis Sampaikan, Masyarakat Miskin yang Ingin Berobat Ke Rumah Sakit Harus di Perhatikan

Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis Sampaikan, Masyarakat Miskin yang Ingin Berobat Ke Rumah Sakit Harus di Perhatikan

ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis dalam sambutannya menyampaikan,” bahwa pihak rumah Sakit agar memperhatikan masyarakat miskin atau kurang mampu yang ingin berobat.

Kotabaru, infobanua.co.id – Dalam acara Musrenbang tingkat kecamatan di kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis dalam sambutannya menyampaikan,” bahwa pihak rumah Sakit agar memperhatikan masyarakat miskin atau kurang mampu yang ingin berobat.

orang nomor satu di Legislatif Kotabaru tersebit sempat menuturkan, bahwa ia  mengingatkan agar kejadian pasien yang sangat membutuhkan ditolak berobat ke rumah sakit, tidak terulang kembali, selasa (7/2/23).

“Saya minta pihak Desa dan kecmatan agar betul betul mendata dan mensinkrinisasikan kepiha dinas sosial, katanya.

Jangan sampai kesannya  menunggu mereka sakit baru dipikirkan. Jadi kata dia sebelum warga yang kurang mampu itu sakit sudah didata dan dilaporkan.

“Nanti mereka akan menjadi peserta BPJS, dengan dibiayai oleh negara apabila mau berobat.

Karena ini gratis selama warga ingin melakukan pengobatan di puskesmas atau rumah sakit,” ujarnya.

“Kita minta jangan sampai  ketika mereka tidak menerima BPJS, saat masuk rumah sakit ada penolakan,“ ucapnya.

Ketua DPRD Kotabaru ini menyampaikan, kami di DPRD sempat  mendapat laporan ada warga di Lontar penderita stunting ditolak rumah sakit. Hanya karena soal ekonomi.

Disini kami sebagai pemangku kebijakan  sedih melihat hal ini, hanya gara gara satu aturan, sementara aturan ini di bawah undang undang. UUD 45 mengamanatkan fakir miskin diurus oleh negara,dengan aturan yang bertabrakan  yang pihaknya sendiri sangat  menyayangkan.

Maka dari itu agar tidak terulang lagi ia meminta desa-desa dan kecamatan segera data orang tidak mampu segera dilaporkan ke dinas sosial. Dan koordinasi dengan dinas kesehatan dan dibuatkan BPJSnya.

Ada dana Rp 6 miliar kami titipkan ke dinas kesehatan, nah jangan sampai kejadian dibtahun 2022 kemaren terulang lagi.

Saya rasa dengan pendataan yang lebih akurat pasti tidak akan menimbulkan kesalahan,” pungkasnya.

(JL).

Bagikan:

Iklan