infobanua.co.id
Beranda Jawa Barat Tolak Adanya Proyek Geothermal, Masyarakat Gunung Gede Pangrango Geruduk Kantor DPRD Cianjur

Tolak Adanya Proyek Geothermal, Masyarakat Gunung Gede Pangrango Geruduk Kantor DPRD Cianjur

Para warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Gunung Gede Pangrango saat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Jum’at (19/05).Foto, Infobanua.co.id/Hasbi

CIANJUR, infobanua.co.id – Aliansi masyarakat Gunung Gede Pangrango melakukan aksi unjuk rasa (Unras) dengan menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Jumat (19/05).

Unjuk rasa tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap proyek pemanfaatan energi panas bumi atau geothermal yang direncanakan akan dilakukan di kawasan kaki Gunung Gede Pangrango.

Menurut para aksi, proyek tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada lingkungan dan berpotensi memicu gempa bumi.

Koordinator Aksi Aherojudin mengatakan, aksi tersebut dilakukan lantaran Pemerintah tidak memberikan penjelasan secara komprehensif terkait geothermal.

“Yang di sampaikan oleh pihak terkait hanya dampak positifnya saja. Sedangkan resiko yang negatifnya tidak pernah disampaikan. Padahal itu terdapat dampak negatif dan risiko besar jika gagal,” tuturnya, disela -sela aksi ,Jumat (19/05).

Menurutnya, dampak terbesar adalah ketersediaan air, yang mana air di kawasan Gunung Gede Pangrango menjadi sumber air bagi masyarakat kaki gunung

“Air juga tidak akan lagi natural dari alam. Karena sudah digunakan untuk pembangkit,” ungkapnya.

Pihaknya akan terus menolak proyek geothermal tersebut apabila Pemerintah tidak kunjung memberi penjelasan terhadap masyarakat.

“Kita dukung program Pemerintah, tapi kita juga berhak menolak proyek tersebut apabila tidak ada jaminan bahwa potensi dampak negatif dan gagalnya proyek tidak akan terjadi,” jelasnya.

Sementara itu anggota Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur, Isnaeni mengungkapkan, dari hasil audiensi yang juga dihadiri oleh Pemkab Cianjur diketahui proyek tersebut baru masuk tahap kajian.

“Kalau layak nanti ada tahapan berikutnya. Tapi nanti yang harus jadi sorotan bersama, apabila memang dari kajian tidak layak, jangan sampai dipaksakan. Itu yang mesti dikawal nantinya,” pungkasnya.

Hasbi(Abi)

Bagikan:

Iklan