Banyak Sekolah Negeri di Kab Blitar yang Tidak Memenuhi Pagu
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_628,h_400/https://infobanua.co.id/wp-content/uploads/2023/07/bb2.jpg)
Blitar, infobanua.co.id – Ditenggarai banyak orang tua lebih memprioritaskan sekolah swasta berbasis agama sebagai pilihan pendidikan untuk anaknya.
Maka hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 di Kabupaten Blitar, belum maksimal, sebab masih banyak lembaga pendidikan yang pagunya tidak terpenuhi.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Blitar, Adi Andaka, menuturkan, tahun 2023 ini terdapat 9.145 peserta didik baru yang mendaftar di SD Negeri.
Sementara yang masuk ke jenjang SMP, tercatat ada 10.886 peserta didik baru.
Meski cukup banyak, faktanya pihaknya masih dihadapkan pada sejumlah Pekerjaan Rumah (PR).
Salah satunya adalah minat warga masyarakat mendaftar ke sekolah negeri mulai menurun.
“Hal ini sudah terasa sejak lima tahun terakhir. Banyak teman-teman yang mendirikan lembaga pendidikan swasta atau yayasan,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Blitar, Adi Andaka, Senin 03-07-2023.
Menurut Adi, sesuai data yang dimiliki, dari jumlah SD sebanyak 673 lembaga, sekitar 60% diantaranya belum memenuhi pagu rombongan belajar (rombel).
Sedangkan pada jenjang SMP, terdapat 43 Sekolah Negeri. Dari jumlah tersebut ada 16 sekolah yang sedikit pendaftar.
Sehingga setiap rombel rata-rata hanya terisi 28 anak didik dari pagu 32 anak didik. Sedangkan lokasi sekolah tersebar, mulai dari pinggiran hingga di lokasi strategis.
Ditenggarai warga masyarakat lebih suka menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan swasta berbasis agama.
Sehingga sekolah negeri relatif sepi karena kurang disukai. Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.
“Sebagai upaya, maka kami tambahkan program Sekolah Sak Ngajine untuk meningkatkan potensi SD,” jlentrehnya.
Lebih dalam Adi menuturkan, pihaknya menyadari, bahwa program keagamaan Sekolah Sak Ngajine tersebut juga belum maksimal.
Karena jumlah guru agama Islam di SD dan SMP yang cenderung sedikit, sehingga kondisi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Blitar harus pandai-pandai untuk memaksimalkan program tersebut.
“Kami dorong para guru di lembaga negeri mengubah atau keluar dari zona nyaman. Karena selama ini terlalu nyaman, seharusnya lebih mengerti keinginan warga masyarakat,” ungkapnya.
Masih menurut Adi, rencana regrouping atau peleburan-pun muncul, karena banyaknya sekolah yang kesulitan mendapat peserta didik baru.
Hal ini untuk mengoptimalkan kegiatan belajar anak didik dan potensi sekolah yang ada.
Namun peleburan tersebut tidak bisa langsung direalisasi, karena Dindik juga perlu melakukan kajian terkait promblem sekolah selama berdiri.
“Rencana kami buat kajian dahulu, SD mana yang harus dipertahankan dan SD mana yang tidak mungkin diteruskan. Biar tahu permasalahan sebenarnya dan bagaimana soslusinya,” pungkasnya.
Untuk sekedar diketahui, Tahun 2022 lalu Pemkab Blitar telah mendata ada sekitar 14 lembaga SD yang masuk target regrouping.
Penyebab utama karena kurang diminati, ketika pada tahap PPDB. Sedikitnya ada dua lembaga telah menyetujui untuk dilakukan regrouping dan sisanya masih dalam kajian Dindik Kabupaten Blitar. (Eko.B).