Ditengarai Ada Mafia, Calo Seleksi PPPK Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi, Tunda Prosesnya
Tebing Tinggi, infobanua.co.id – Penerimaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 kota Tebing Tinggi diminta untuk ditunda pelaksanaannya sebelum Mafia dan calo dibershkan terlebih dahulu, demikian Ratama saragih Walikota LSM Lira kota Tebing Tinggi dalam siaran persnya kepada Media Jumat (22/01/2024)
Baca Juga:
Hal ini disampaikan pengamat kebijakan publik dan anggaran ini untuk memperingatkan Syarmadani.Penjabat wali kota Tebing Tinggi agar jangan gegabah dan berhati-hati dalam melaksanakan penerimaan seleksi PPPK sehingga tidak merugikan putra-putri terbaik bangsa ini dikarenakan ulah segelintir Mafia dan Calo gelap yang bermain dalam seleksi penerimaan PPPK yang dimaksud.
Baca Juga:
Berkaca pada carut marutnya seleksi penerimaan PPPK tahun 2022 dan Tahun 2023 kota T.tinggi yang menuai banyak permasalahan besar dan tak ber etika maka patut kiranya Syarmadani penjabat Wali Kota T.Tinggi mempertimbangkan kembali seleksi PPPK Tahun 2024 ini.
Baca Juga:
Ada regulasi yang dilangar dan tidak dipatuhi sebagai rambu-rambu pelaksanaan seleksi PPPK tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor.649 Tahun 2023, tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi daerah Tahun 2023 tanggal 13 september 2023, bahkan sampai mengarah kepada perbuatan melawan hukum pidana yakni kejahatan jabatan sebagai mana diatur dalam tutur dalam Pasal 50 dan 51 ayat (2) KUH Pidana tutur Alumni PKPA Peradi ini.
Baca Juga:
Faktanya banyak Kecurangan dalam seleksi PPPK Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi diantaranya ;
Baca Juga:
1. Tak Sesuai DIKTUM KELIMA KepmenpanRB nomor.649 Tahun 2023, tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi daerah Tahun 2023 tanggal 13 september 2023 yang menyatakan bahwa : Guru Non ASN disekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf C ADALAH Guru Non ASN di sekolah Negeri yang Terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) Tahun, dimana faktanya banyak pelamar yang guru non ASN disekolah negeri yang belum memiliki masa kerja minimal 3 (Tiga) tahun bisa diterima dan menang seleksi.
2. Tak Transparannya nilai ambang batas peserta yang ikut seleksi PPPK JF tahun 2021 untuk kemudian menjadi syarat pelamar kriteria Prioritas pada kebutuhan khusus sehingga dimanfaatkan phak tertentu, sebagaimana diatur dalam DIKTUM KETIGA KepmenpanRB nomor.649 Tahun 2023, tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi daerah Tahun 2023 tanggal 13 september 2023.
3. Ada Kepala Sekolah Negeri yang mengeluarkan Surat Keterangan Aktif Mengajar bernomor resmi di stempel ditanda tangani untuk kepentingan peserta seleksi PPPK sekalipun dalam isi surat keterangan yang dimksud tidak dinyatakan berapa lama Guru non ASN yang diterangkan mengajar di sekolah Negeri yang dimaksud.
4. Guru Dadakan alias Guru yang Mendadak Pindah dan atau Masuk ke sekolah Negeri untuk mengajar dengan maksud agar bisa ikut seleksi PPPK dan medapat rekomendasi alias surat sakti dari kepala sekolah.
5. Tak sinkron pengumuman penempatan mengajar pemenang seleksi PPPK dengan SK Penempatan Mengajar (Seleksi PPPK Tahun 2022).
Baca Juga:
Jika kecurangan demi kecurangan ini terus berjalan maka dipastikan banyak calon guru non ASN peserta seleksi PPPK yang dirugikan nota bene yang bersih dan tak ditunggangi Mafia, calo tegas Jejaring Ombudsman RI ini lagi.
Baca Juga:
Syarmadani Penjabat wali kota Tebing Tinggi harus berani tegas mengambil sikap dan kebijakan menunda seleksi penerimaan PPPK Tahun 2024 jika tak ada komitmen membersihkan Mafia, Calo penerimaan seleksi PPPK Tahun 2024 tegas Respondennya BPK.RI ini lagi.
Baca Juga:
Jangan nanti kemudian ada laporan dan pengaduan bahkan tak dipungkiri Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pihak-pihak yang bermain dalam proses seleksi penerimaan PPPK Tahun 2024 tutup Alumni PKPA Peradi ini.
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
