MK Didesak Uji Materi UU Pemilu No 7 Tahun 2017, untuk Percepat Pelantikan Presiden dan Wapres
infobanua.co.id,Jakarta – Jika harus menunggu 6 bulan sejak di umumkan untuk Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dianggap terlalu lama sejak di umumkan oleh KPU.Inilah yang mendasari agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan uji materi terhadap UU Pemilu No 7 Tahun 2017 Bab XII Pasal 317 ayat 1 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,yang diajukan oleh tiga orang warga negara Indonesia.
Baca Juga:
“Kami mengajukan agar pasal 1 tersebut disempurnakan menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih lebih dari 50 persen suara harus dilantik oleh MPR selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkan oleh KPU,” ujar Pengacara Daniel Edward Tangkudung kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi usai mendaftarkan uji materi ke MK, Kamis (16/5/2024).
Baca Juga:
Daniel menilai menunggu pelantikan selama 6 bulan sejak pengumuman KPU terlalu lama. Ada kekawatiran lamanya pelantikan ini menambah persoalan-persoalan politik bangsa.
Baca Juga:
Daniel membandingkan ketika SK pengangkatan pejabat dibuat, itu paling lama satu minggu sudah dilantik.
Baca Juga:
“Kita lihat ketika ada SK seorang pejabat, paling lama 1 minggu sudah dilantik,” jelas Daniel.
Baca Juga:
Daniel berharap permohonan uji materi ini dapat di kabulkan hakim MK, agar pelantikan presiden dapat segera dilaksanakan.
Baca Juga:
“Lebih cepat lebih baik, agar presiden terpilih dapat berkonsentrasi membangun bangsa,”tegas Daniel.
Baca Juga:
Daniel menambahkan, jika menghitung dari Bulan Mei saat ini, paling lambat bulan Agustus nanti presiden semestinya sudah dilantik.
Baca Juga:
Sementara itu Audrey Tankudung Ketua Alumni S2 Universitas Indonesia yang mendampingi pengacara Daniel, mengatakan rentang waktu selama 6 bulan menunggu pelantikan presiden sangat terlalu lama.
Baca Juga:
Pasalnya menurut Audrey,presiden dan wakil presiden terpilih harus segera berkonsentrasi menyusun kabinet untuk mempercepat pelaksanaan visi-misi yang diusung presiden terpilih.
Baca Juga:
Ditanya apakah mereka terafiliasi dengan tim pemenangan Prabowo-Gibran, baik Daniel maupun Audrey sama menjawab mereka tidak ada sangkut pautnya dengan tim pemenangan Prabowo- Gibran.
Baca Juga:
Mengenai adanya gugatan pencawapresan Gibran di PTUN, Daniel menjawab hal itu merupakan permasalahan hukum yang terpisah.
Baca Juga:
“Silahkan gugatan hukum di PTUN berjalan sendiri, permohonan di MK tersendiri,”pungkasnya.
Baca Juga:
(insan)
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
