Diduga Ada Permainan, Dana BOP Tingkat KPPS pada PSU DPD di Pessel Ada Pemotongan
Pesisir Selatan, infobanua.co.id -Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan mendapat sorotan usai penyelenggaran pemungutan suara ulang (PSU) DPD RI didaerah tersebut.
Baca Juga:
Diketahui, saat ini beredar isu adanya dugaan permainan pemotongan dana biaya operasional (BOP) tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) didaerah setempat.
Baca Juga:
Berdasarkan informasi yang diterima wartawan dilapangan, bahwa besar dana BOP yang diterima oleh ketua KPPS dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat nagari hanya sebesar Rp2.795.000 per TPS di Kecamatan Sutera.
Baca Juga:
Besaran anggaran itu, digunakan untuk Operasional pembuatan TPS termasuk sewa tenda konsumsi dan kebutuhan lainnya sebesar Rp1.895.000, sewa Printer Rp500.00 dan beli papan Rp400.000.
Baca Juga:
Kemudian, terkait pembagian dan pemotongan DOP TPS tersebut mencul dari salah seorang anggota KPPS yang ikut menjadi pelaksanaan PSU DPD RI di Kecamatan lai.
Baca Juga:
Selain dibagi-bagi di tingkat KPPS, sebelum cair BOP KPPS juga dipotong realisasinya oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat nagari.
Baca Juga:
Pengakuan dari anggota KPPS tersebut, anggaran BOP KPPS mereka dipotong masing-masing sebesar Rp 250 ribu per TPS dengan alasan untuk biaya operasional pengantar logistik
Baca Juga:
Namun, setelah dicek pihaknya. Pengantar logistik tersebut mengeluh dan tidak menerima anggaran Rp 250 ribu tersebut.
Baca Juga:
“Saya tahu, yang mengantar ini mengeluh. Mobil rusak, sudah itu hanya rokok yang dapat sebungkus. Itu kemarin sore saya dapat informasinya,” ungkapnya diwawancara wartawan.
Baca Juga:
Setelah bercerita soal pemotongan BOP tersebut, pihaknya juga mengungkapkan adanya kesepakatan antara penyelenggara tingkat TPS membagi-bagikan sisa BOP PSU tersebut.
Baca Juga:
Ia mengatakan, pembagian BOP, dia tahu setelah dirinya bertemu sesama rekan-rekan beda TPS menanyakan soal pembagian BOP kepada dirinya. Padahal, dirinya tidak mendapat informasi dari Ketua KPPS soal itu.
Baca Juga:
“Biasanya dana BOP itu dibagi sama banyak. Tahu-tahunya sekarang, saya tidak menerima sepeser. Dan tidak ada konfirmasi dari Ketua KPPS,” terangnya.
Baca Juga:
Lanjutnya, setelah mengetahui adanya pembagian dan tidak ada konfirmasi dari Ketua KPPS, pihaknya mencoba menanyakan hal itu ke rekan sesama KPPS..
Baca Juga:
Dari hasil penelusuran yang dilakukan, ternyata benar setiap anggota KPPS di TPS nya sudah mendapat uang Rp100 ribu dari hasil sisa BOP tersebut.
Baca Juga:
Ia mengaku, tidak dikasih ketua KPPS karena dianggap tidak bekerja sama sekali.
Baca Juga:
“Ada yang dapat seratus. Saya tidak dikasih, karena saya dianggap tidak bekerja sama sekali,” terangnya.
Baca Juga:
Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Pessel, Aswandi mengakui, belum mengetahui soal adanya pemotongan Biaya Operasional (BOP) tingkat PPS di daerah itu.
Baca Juga:
Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan klarifikasi jika ada laporan. Sebab, ia menyatakan, tidak dibenarkan adanya pemotongan BOP tersebut.
Baca Juga:
“Melakukan klarifikasi jika ada laporan. Tidak boleh ada pemotongan,” terangnya di konfirmasi wartawan
Baca Juga:
Terkait sisa BOP KPPS yang dibagi, pihaknya mengaku, hingga KPU Pessel belum menerima adanya SPJ BOP KPPS yang masuk. Apakah benar berlebih atau tidak.
Baca Juga:
“Belum ada SPJ yang masuk, sehingga blm ada info apakah OP berlebih. Namun, alokasi OP itu disertai RAB penggunaannya. (Total per TPS) Rp 3.500.000,” jelasnya.
Baca Juga:
IB
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
