Diduga Ada Permainan, Dana BOP Tingkat KPPS pada PSU DPD di Pessel Ada Pemotongan
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_628,h_400/https://infobanua.co.id/wp-content/uploads/2024/07/cc13-1.jpg)
Pesisir Selatan, infobanua.co.id -Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan mendapat sorotan usai penyelenggaran pemungutan suara ulang (PSU) DPD RI didaerah tersebut.
Diketahui, saat ini beredar isu adanya dugaan permainan pemotongan dana biaya operasional (BOP) tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) didaerah setempat.
Berdasarkan informasi yang diterima wartawan dilapangan, bahwa besar dana BOP yang diterima oleh ketua KPPS dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat nagari hanya sebesar Rp2.795.000 per TPS di Kecamatan Sutera.
Besaran anggaran itu, digunakan untuk Operasional pembuatan TPS termasuk sewa tenda konsumsi dan kebutuhan lainnya sebesar Rp1.895.000, sewa Printer Rp500.00 dan beli papan Rp400.000.
Kemudian, terkait pembagian dan pemotongan DOP TPS tersebut mencul dari salah seorang anggota KPPS yang ikut menjadi pelaksanaan PSU DPD RI di Kecamatan lai.
Selain dibagi-bagi di tingkat KPPS, sebelum cair BOP KPPS juga dipotong realisasinya oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat nagari.
Pengakuan dari anggota KPPS tersebut, anggaran BOP KPPS mereka dipotong masing-masing sebesar Rp 250 ribu per TPS dengan alasan untuk biaya operasional pengantar logistik
Namun, setelah dicek pihaknya. Pengantar logistik tersebut mengeluh dan tidak menerima anggaran Rp 250 ribu tersebut.
“Saya tahu, yang mengantar ini mengeluh. Mobil rusak, sudah itu hanya rokok yang dapat sebungkus. Itu kemarin sore saya dapat informasinya,” ungkapnya diwawancara wartawan.
Setelah bercerita soal pemotongan BOP tersebut, pihaknya juga mengungkapkan adanya kesepakatan antara penyelenggara tingkat TPS membagi-bagikan sisa BOP PSU tersebut.
Ia mengatakan, pembagian BOP, dia tahu setelah dirinya bertemu sesama rekan-rekan beda TPS menanyakan soal pembagian BOP kepada dirinya. Padahal, dirinya tidak mendapat informasi dari Ketua KPPS soal itu.
“Biasanya dana BOP itu dibagi sama banyak. Tahu-tahunya sekarang, saya tidak menerima sepeser. Dan tidak ada konfirmasi dari Ketua KPPS,” terangnya.
Lanjutnya, setelah mengetahui adanya pembagian dan tidak ada konfirmasi dari Ketua KPPS, pihaknya mencoba menanyakan hal itu ke rekan sesama KPPS..
Dari hasil penelusuran yang dilakukan, ternyata benar setiap anggota KPPS di TPS nya sudah mendapat uang Rp100 ribu dari hasil sisa BOP tersebut.
Ia mengaku, tidak dikasih ketua KPPS karena dianggap tidak bekerja sama sekali.
“Ada yang dapat seratus. Saya tidak dikasih, karena saya dianggap tidak bekerja sama sekali,” terangnya.
Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Pessel, Aswandi mengakui, belum mengetahui soal adanya pemotongan Biaya Operasional (BOP) tingkat PPS di daerah itu.
Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan klarifikasi jika ada laporan. Sebab, ia menyatakan, tidak dibenarkan adanya pemotongan BOP tersebut.
“Melakukan klarifikasi jika ada laporan. Tidak boleh ada pemotongan,” terangnya di konfirmasi wartawan
Terkait sisa BOP KPPS yang dibagi, pihaknya mengaku, hingga KPU Pessel belum menerima adanya SPJ BOP KPPS yang masuk. Apakah benar berlebih atau tidak.
“Belum ada SPJ yang masuk, sehingga blm ada info apakah OP berlebih. Namun, alokasi OP itu disertai RAB penggunaannya. (Total per TPS) Rp 3.500.000,” jelasnya.
IB