Ratusan PNS Masuk Masa Purna Tugas
Blitar, infobanua.co.id – Tahun 2024 ini terdapat 465 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar memasuki masa purna tugas atau pensiun.
Baca Juga:
Masa pensiun didominasi dari tenga guru, pasalnya dari 465 PNS yang pensiun, tenaga guru ada 307 orang yang selebihnya tenaga teknis serta tenaga kesehatan terdapat 158 orang.
Baca Juga:
“Tahun ini terdapat 465 orang PNS yang memasuki purna tugas atau pensiun,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Budi Hartawan, Jumat 02 Agustus 2024.
Baca Juga:
Menurut Budi, tenaga pendidik atau guru yang paling banyak pensiun, karena komposisi PNS di lingkungan Pemkab Blitar memang didominasi oleh tenaga guru.
Baca Juga:
“Kami selalu melaporkan data PNS yang memasuki masa pensiun ke pemerintah pusat tiap tahun,” jlentrehnya.
Baca Juga:
Lebih dalam Budi menuturkan, pelaporan data PNS yang memasuki masa pensiun tersebut sebagai acuan usulan perekrutan pegawai baru untuk Pemkab Blitar kepada pemerintah pusat.
Baca Juga:
“Pegawai yang pensiuan akan diganti pegawai baru melalui proses seleksi CPNS maupun P3K,” ungkapnya.
Baca Juga:
Budi menambahkan bahwa, pada tahun 2024 ini, Kabupaten Blitar mendapat kuota sebanyak 1.174 formasi pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Baca Juga:
Dari 1.174 formasi tersebut dengan rincian, 46 formasi CPNS dan 1.128 formasi P3K.
Baca Juga:
Untuk 46 formasi CPNS terdiri atas 38 formasi tenaga teknis dan 8 formasi tenaga kesehatan.
Baca Juga:
Sedang 1.128 formasi P3K, dengan rinciann, 224 formasi tenaga guru, 822 formasi tenaga teknis dan 82 formasi tenaga kesehatan.
Baca Juga:
Meski banyak pegawai yang pensiun, pelayanan terhadap warga masyarakat tetap berjalan normal.
Baca Juga:
Tiap Organisasi Perangat Daerah (OPD) akan mengatur ulang tugas pegawai jika ada pegawainya yang pensiun dan belum mendapat pengganti pegawai baru.
Baca Juga:
“Ketika ada pegawai yang pensiun, masing-masing OPD langsung mengatur ulang tugas pegawainya agar pelayanan terhadap warga masyarakat tetap berjalan normal,” pungkasnya. (Eko.B).
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
