infobanua.co.id
Beranda HULU SUNGAI UTARA Kabupaten HSU Raih Kembali WTP Untuk Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Kabupaten HSU Raih Kembali WTP Untuk Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Amuntai, infobanua.co.id – Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Selatan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020

Penyerahan Laporan Hasil Penilaian (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatatan M. Ali Asyhar kepada Bupati HSU Drs. H. Abdul Wahid HK, M.M, M.Si didampingi Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari, S.KM. M.Kes, Ispektor H. Rahmad dan Kepala BPKAD H. Suyadi di Aula BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan di Banjarbaru Jum’at (28/5).

Bersamaan dengan itu diserahkan pula LHP LKPD tahun anggaran 2020 kepada Lima Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

Bupati Hulu Sungai Utara H. Abdul Wahid HK mengungkapkan, sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak yang terlibat membantu, Khususnya Ketua DPRD beserta pimpinan dan anggota DPRD HSU, Para kepala SKPD dan berbagai pihak dimana Kabupaten HSU kembali mendapatkan Opini WTP yang keenam.

Menurut Wahid Hal Ini membuktikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan secara akuntabel sesuai dengan akutansi pemerintah yang bisa dipertanggung jawabkan baik secara hukum maupun secara penggunaannya.

Dijelaskan dia, perolehan Opini WTP juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah beserta jajarannya telah melakukan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan pengawasan dari DPRD Kabupaten HSU.

“Sehingga menjadi dasar langkah lanjut kedepan terhadap kegiatan yang akan berkaitan dengan pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah HSU” ujar Wahid.

Bupati Wahid berharap, tata kelola keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten HSU setiap tahunnya semakin membaik, sehingga menunjukkan akuntabilitas, dan masyarakat bisa mendapatkan kepastian bahwa dana APBD Kabupaten HSU bisa dipertanggung jawabkan baik secara fisik atau secara operasional.

Bagikan:

Iklan