Harapkan Panwaslucam Kelola Keuangan Secara Transparans dan Akuntabel
Banjarmasin, infobanua.co.id – Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Banjarmasin, H Muhammad Yasar Lc meminta para pengelola keuangan di jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) bisa tranparans dan akuntabel.
Baca Juga:
“Kita ingin seperti itu, agar tak memunculkan permasalahan di kemudian hari,” katanya pada Pembukaan Rakor Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, Jumat (25/11/2022) yang digelar Bawaslu Kota Banjarmasin di Banjarmasin.
Baca Juga:
Menurut Yasar, guna terwujudnya hal di atas, peran Kepala Sekretariat (Kasek) Panwaslu Kecamatan sangatlah menentukan. “Kasek mesti membina dan mengawasi stafnya dalam hal pengelolaan keuangan,” tegas alumni al-Azhar University Kairo itu.
Baca Juga:
Sebagai wujud transparansi, ia menambahkan, agar ada laporan periodik atas anggaran yang sudah terserap setiap bulannya bahkan setiap pekannya.
Baca Juga:
Kepada peserta rakor, Yasar mengingatkan agar betul-betul memahami materi yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber, termasuk mengenai perpajakan, baik cara penghitungannya, pemotongannya, dan pelaporannya.
Baca Juga:
“Akan menjadi tugas pengelola nantinya membayar pajak atas honorarium-honorarium adhoc, para pengawas hingga ke tingkat Pengawas TPS,” ujarnya.
Baca Juga:
Diapun mengingatkan agar penghitungan mesti tepat, jangan sampai pembayaran pajak kurang ataupun berlebih hingga berpotensi masalah di kemudian hari.
Baca Juga:
“Tentu kita tak ingin ada masalah hukum di kemudian hari, sementara adhoc-nya sudah bubar,” tambahnya.
Baca Juga:
Untuk itu, Ketua Panwaslu Kecamatan juga perlu mengontrol arus keuangan, namun jangan sampai mengintervensi.
Terakhir, lanjut Yasar, pihaknya welcome bagi para pengelola jika ingin berkonsultasi ke Bawaslu Kota Banjarmasin.
Di tempat yang sama, Kelala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Teuku Dahsya K Putra MAP mengatakan, pengelolaan keuangan ada di mana saja, namun bagi institusi Panwaslucam mesti mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), baik untuk keperluan Pemilu, Pilpres, maupun Pilkada.
Baca Juga:
“Itu terkait untuk pengeluaran honorarium, belanja/sewa, belanja bahan, belanja rutin, perjalanan dinas dalam kota, dan lainnya,” jelas Dahsya.
Baca Juga:
Pengelolaan, ujarnya lagi, hendaknya transparan. Makanya perlu terus menerus afa koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi internal, agar iklim kerja pun bagus, kerja-kerja pengawasan terlaksanakan.
Baca Juga:
Rakor diikuti para komisioner, kepala sekretariat, dan staf sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kota Banjarmasin dengan menghadirkan narasumber dari Bawaslu Provinsi Kalimantan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin.
Baca Juga:
[mun]
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
