infobanua.co.id
Beranda BANJARMASIN BI Dorong Digitalisasi Ekonomi Transaksi Pemerintah Daerah Agar Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Melesat

BI Dorong Digitalisasi Ekonomi Transaksi Pemerintah Daerah Agar Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Melesat

Bank Indonesia yang mendorong digitalisasi ekonomi transaksi di Kalsel terbukti efektif karena mampu membuat proses bisnis menjadi lebih efisien. Pemprov Kalsel cepat merespon system ini.

Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah jika dimanfaatkan dengan baik akan menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang baik. Pertama, deliverable assurance, yaitu diharapkan ETP menjamin hasil-hasil pembangunan dari APBN dan APBD bukan hanya berstatus sent, melainkan hingga delivered sehingga bermanfaat bagi ekonomi dan masyarakat.

Kedua, data utilisation, melalui ETP tidak lagi sibuk pada pengumpulan data namun beralih menjadi data analysis, data dapat diolah untuk keperluan perumusan kebijakan yang bersifat strategis. Ketiga, continous improvement, karena data yang timely dapat digunakan untuk perbaikan terus menerus.

Keempat, ETP mendukung ketahanan fiskal nasional melalui otomasi pemotongan pajak pada saat pembayaran sehingga meningkatkan penerimaan pajak dari belanja daerah. Proses otomasi pemotongan dan penyetoran pajak atas belanja daerah dapat terwujud melalui implementasi penyetoran pajak ke kas negara yang terintegrasi dengan pencairan dana belanja daerah (SP2D Online) yang digagas oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Kelima, ETP mendorong perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang makin baik.

Sebagai bentuk nyata untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital, Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel menyelenggarakan Festival ANTASARI (Akselerasi dan Transformasi Ekonomi Digital Terkini), Banjarmasin, yang digelar tahun 2021.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel, Amanlison Sembiring, pada kegiatan festival ANTASARI, BI berarap bisa mendorong digitalisasi ekonomi kegiatan transaksi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Guna mempercepat system ini BI mengukuhkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2D) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalsel dalam rangka implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD). Melalui TP2DD, Pemerintah Daerah juga bisa merumuskan tahapan-tahapan terkait percepatan implementasi ETPD ini.

Kehadiran TP2DD mampu menjadi wadah bagi Pemerintah Daerah dan stakeholder lain untuk semakin mendorong transformasi ekonomi digital dari sisi supply maupun demand. Terlebih, lanjut Amanlison, proses digitalisasi ekonomi di kehidupan saat ini sudah tidak bisa dibendung, baik masyarakat suka tidak suka, paham tidak paham sekalipun.

Berbicara lebih jauh mengenai digitalisasi, juga terjadi pada sektor pendapatan dan belanja pemerintah dimana pemerintah menangkap peluang pola pergeseran masyarakat. Pemerintah diharapkan menjadi motor utama dalam mendorong pembentukan ekosistem digital di Indonesia, tak terkecuali di daerah. .

Respon Pemprov Kalsel dengan system langsung melaksanakan dan menerapkan ETPD dengan membangun ekosistem dan roadmap ETPD di sektor pemerintahan, khususnya di Pemprov Kalsel, guna memperbaiki pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah agar menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tak bisa dipungkiri iklim digitalisasi memang harus dibangun dengan komitmen kuat dari berbagai pihak, untuk itu pembentukan TP2DD di kota/kabupaten sangat tepat dalam rangka mendukung digitalisasi khususnya di sektor pemerintahan.

Kehadiran TP2DD juga bisa membantu mewujudkan keinginan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan efisiensi dan optimalisasi PAD, serta mendorong efektivitas pengelolaan dana Pemerintah Daerah, dengan tetap mengedepankan transparansi dan good governance.

Dengan dilakukannya digitalisasi ini Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Apalagi ETPD ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung inovasi pengintegrasian pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital.

idayusnita

Bagikan:

Iklan