Wakil Ketua I DPRD Kalsel Dukung Kebijakan yang Menjamin Kepentingan Stakeholder

Banjarbaru, infobanua.co.id – Bappeda gelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dihadiri oleh beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) guna tingkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses luas ke setiap lapisan masyarakat. Bertempat di Aula Lantai III Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Selasa (14/02) Pagi.

Baca Juga:

Hadiri Serah Terima Jabatan Kepala BPK Kalsel, Supian HK Berharap Sinergi BPK Dengan Pemprov Semakin Baik

Awali paparan Forum ini, M. Syaripuddin. SE., M.Ap. menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas terselenggaranya forum ini guna merumuskan kebijakan yang menjamin kepentingan Stakeholder. “Kami apresiasi kepada Pemerintah Provinsi yang menggelar Forum ini yang kami yakini akan memberikan banyak manfaat terhadap penyusunan RKPD. Penyusunan kebijakan merupakan ruang bagi birokrat, masyarakat, dan para ahli bekerja bersama guna menetapkan kebijakan terbaik di Banua”, Ujarnya.

Baca Juga:

Ketua DPRD Kalsel dan Gubernur Kalsel Terima Kunjungan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan

Lebih lanjut, Bang Dhin sapaan akrab Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalsel itu ungkapkan bahwa DPRD Provinsi Kalsel belum dapat menyampaikan pokok pikiran secara utuh. Namun masih dalam bentuk usulan daari 55 anggota DPRD Provinsi yang menyelenggarakan reses secara total. “Berbagai aspirasi masyarakat telah kami terima. Selanjutnya aspirasi itu kami jadikan bahan dalam menyusun pokok pikiran DPRD yang akan disampaikan oleh Kepala Daerah. ”, ucap Politisi PDI-P tersebut.

Baca Juga:

Gubernur Kalsel bersama DPRD Kalsel Setujui Raperda RPJPD Tahun 2024-2045 Menjadi Perda

Ususlan itu meliputi berbagai macam hal yaitu bidang pendidikan, kesehatan, parwisata dan banyak lainnya. Oleh karena itu Bang Dhin mengharapkan Pemerintah Provinsi mengutamakan aspirasi masyarakat Kalsel ini dalam susunan RKPD 2023 sehingga masyarakat merasakan kerja nyata terhadap Pemerintah Provinsi. “Kami berharap RKPD Provinsi Kalsel tahun 2023 ini menjadi salah satu panduan bagi Pemerintah Kalsel dalam bekerja di tahun mendatang. Karena setiap hal yang di tuangkan dalam RKPD harus didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Kalsel”, tutur beliau.

Baca Juga:

Pansus III DPRD Kalsel Kunjungi BAPPEDA Jatim Terkait Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Ir. Roy Rizali Anwar. ST., MT. pun juga sampaikan hal yang selaras salah satunya transformasi ekonomi disektor pertambangan. Menurut Roy, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya sekedar kesejahteraan masyarakat. Tetapi hendaknya mampu mengurangi ketimpangan antar sektor. “Salah satu upaya transformasi ekonomi kita adalah menggeser kontribusi sektor pertambangan ke arah sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain pertaniaan, pariwisata, UMKM, hilirsasi industri dan perdagangan”, ujar Roy.

Baca Juga:

Pansus IV DPRD Prov. Kalsel Sesuaikan Raperda Dengan Perda Yang Dimilki Provinsi D.I.Y.

Fad/IB

Baca Juga:

Buka Secara Resmi Rakor Setwan Se-Kalsel, H. Supian : Momentum Penguatan Sinergi untuk Kemajuan Daerah

Baca Juga:

Wakil Ketua DPRD Kalsel Monitoring Pembangunan Peternakan Tabalong