Diduga Jadi Tempat Pengendapan Dana Pemerintah Pada Rekening HH PT Bank Sumut Menambah Deretan Panjang Dugaan Korupsi Berjemaah
Sumut, infobanua.co.id – PT Bank Sumut digunakan oleh Pemprov Sumut dan 33 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumut untuk menampung kas masing-masing pemda. Dengan demikian, pengelolaan kas daerah, khususnya terkait transfer penerimaan dan pengeluaran kas pemda mengikuti mekanisme perbankan yang diterapkan PT Bank Sumut. Salah satu metode yang digunakan dalam transaksi perbankan adalah dengan menggunakan rekening HH.
Baca Juga:
Sesuai SK Direksi Nomor 302/Dir/DTIA-Ak/SK/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pedoman Akuntansi PT Bank Sumut, dijelaskan bahwa pos akun HH dengan kode 224.00 digunakan untuk menampung transaksi pembukuan mutasi atas kewajiban segera. Akun tersebut dirinci menjadi 15 sub akun.
Baca Juga:
Dari 15 akun tersebut, akun yang digunakan oleh PT Bank Sumut untuk mengakomodir transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pemda adalah akun HH lainnya segera dibayar dengan kode akun 224.07.00. Saldo akun tersebut pada tanggal 31 Desember 2016 dan 30 Juni 2017.
Baca Juga:
Hasil pemeriksaan lebih lanjut, diketahui terdapat beberapa persetujuan penggunaan rekening HH yang diikat dalam perjanjian kerja sama antara PT Bank Sumut dengan pemda, antara lain perjanjian terkait penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pemprov Sumut dan perjanjian terkait penggunaan aplikasi kas daerah. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut :
Baca Juga:
- Penggunaan rekening HH untuk pengelolaan Dana BOS Pemprov Sumut.
Dalam mengelola dana BOS, Pemprov Sumut dan PT Bank Sumut mengadakan kerja sama yang setiap tahun dituangkan dalam perjanjian kerja sama (PKS),terakhir dalam PKS Nomor 022/Dir/DDJ-PDJ/SPJ/2017 tanggal 24 Maret 2017.Mekanisme penyaluran dana BOS sesuai PKS.
Baca Juga:
- Penggunaan rekening HH dalam aplikasi kas daerah (Cash Management System/CMS)
PT Bank Sumut mengadakan PKS dengan beberapa pemda untuk penggunaan aplikasi kas daerah. Dengan aplikasi tersebut, pencairan SP2D dapat dilakukan secara langsung (online) oleh pemda ke rekening kas daerah di PT Bank Sumut.Salah satu perjanjian tersebut adalah PKS Nomor 832/KC1-BOPSSDMU/SPK/2016 tanggal 6 September 2016, tentang Penggunaan Aplikasi Kas. Daerah Terintegrasi (Interface) dengan Aplikasi Simda BPKP dalam Pengelolaan
Baca Juga:
Keuangan Pemprov Sumut. Pada PKS tersebut, dinyatakan bahwa Pemprov
Baca Juga:
Sumut memberikan izin kepada PT Bank Sumut untuk membuka rekening HH sebagai rekening penampungan sementara dalam rangka penyetoran pajak, penyetoran iuran wajib pegawai (IWP), dan keperluan transfer ke rekening pihak ketiga yang berada di bank selain di PT Bank Sumut.
Baca Juga:
Baca Juga:
Dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas beberapa rekening sub akun HH kode
Baca Juga:
akun 224.07.00, diketahui beberapa bentuk penggunaan rekening HH sebagai penampungan sementara dana pemda sebagai berikut.
Baca Juga:
Baca Juga:
1) Menampung dana hasil pendapatan pajak daerah maupun pendapatan lainnya
Baca Juga:
sebelum dipindahbukukan ke rekening kas daerah;
Baca Juga:
2) Menampung dana belanja daerah sebelum dipindahbukukan ke rekening penerima yang berhak;
Baca Juga:
3) Menampung pengeluaran kas daerah untuk penyertaan modal pada PT Bank
Baca Juga:
Sumut sebelum disahkan oleh RUPS.
Baca Juga:
Atas ketiga jenis transaksi tersebut terdapat saldo dana di rekening HH, sehingga
Baca Juga:
kewajaran pencatatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada laporan keuangan pemda tidak sesuai realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan surat tanda setoran (STS).
Baca Juga:
Dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas beberapa rekening sub akun HH kode
Baca Juga:
akun 224.07.00 yang digunakan untuk menampung sementara dana pemda, diketahui terdapat rekening HH yang memiliki saldo pada tanggal 31 Desember 2016. Sehingga, dana tersebut tidak tercatat dalam laporan keuangan pemda. Uraian permasalahan sebagai berikut.
Baca Juga:
1) Penampungan dana hasil pendapatan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya Terdapat rekening HH yang digunakan untuk menampung dana setoran tabungan asuransi dan pensiun (Taspen) sebelum dipindahbukukan ke rekening kas daerah Pemprov Sumut dan memiliki saldo pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp21.470.600,00. Rekening tersebut terdapat pada KC Pematang Siantar dengan nomor 220.0922407xxxx a.n. HH Penampungan Setoran Taspen ke Kas daerah.Belum dipindahbukukannya dana rekening HH pada tanggal 31 Desember 2016 ke rekening kas daerah, berpotensi Pemprov Sumut tidak mengakui sebagai
Baca Juga:
realisasi pendapatan daerah. Atas permasalahan tersebut, pihak KC menjelaskan
Baca Juga:
keterlambatan disebabkan penyetoran ke rekening kas daerah harus menggunakan
Baca Juga:
STS, sedangkan pihak Taspen tidak mengetahui satuan kerja yang menerbitkan
Baca Juga:
STS.
Baca Juga:
2). Penampungan dana belanja pemerintah sebelum dipindahbukukan ke rekening
Baca Juga:
penerima yang berhak. Terdapat 80 rekening HH yang digunakan untuk menampung dana belanja pemerintah sebelum dipindahbukukan ke rekening penerima yang berhak, termasuk ke rekening kas negara sebagai penerima potongan fihak ketiga (PFK) atas realisasi belanja, dan memiliki saldo pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp144.396.761.268,05
Baca Juga:
3).Penampungan dana penyertaan modal pada PT Bank Sumut Terdapat satu rekening HH yang digunakan untuk penyertaan modal pemda pada PT Bank Sumut dan memiliki saldo pada tanggal 31 Desember 2016. Rekening tersebut terdapat pada KCP Kota Pinang dengan nomor 212.0922407xxxx a.n.HH Setoran Saham Pemda Labusel sebesar Rp5.000.000.000,00. Rekening tersebut digunakan untuk menampung setoran penyertaan modal Pemkab Labuhanbatu Selatan kepada PT Bank Sumut. Hasil konfirmasi BPK yang dijawab dengan surat Nomor 098/KC033-OPS/L/2017 tanggal 2 Mei 2017, dijelaskan bahwa penyertaan modal Pemkab Labuhanbatu Selatan tersebut, baru diperhitungkan sebagai setoran modal pada Triwulan I Tahun 2017. Hal tersebut disebabkan pengesahan Pemkab
Baca Juga:
Labuhanbatu Selatan sebagai pemegang saham, baru dapat dilakukan setelah
Baca Juga:
keputusan RUPS LB pada tanggal 25 Januari 2017 Pemkab Labuhanbatu Selatan telah mengakui realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal dan mencatat saldo investasi pada PT Bank Sumut pada Tahun 2016. Sedangkan, PT Bank Sumut mengakui sebagai modal disetor pada Tahun 2017.
Baca Juga:
Baca Juga:
4). Pengendapan Dana Pemerintah pada Rekening HH Sebesar Rp4.249.850.796,25
Baca Juga:
Atas penggunaan rekening HH sebagai penampungan sementara kas pemda dan
Baca Juga:
saldo dana yang mengendap, telah dimuat dalam LHP BPK atas Operasional PT Bank Sumut TB 2013 dan Semester I 2014 Nomor 73/LHP/XVIII.MDN/11/2014, tanggal 28 November 2014, antara lain sebagai berikut.
Baca Juga:
Baca Juga:
Dari hasil pemeriksaan atas rekening penampungan HH, diketahui terdapat dana
Baca Juga:
pemerintah yang telah mengendap sejak Tahun 2016 dan sebelumnya. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 22 November 2017, dana tersebut belum disalurkan ke rekening yang seharusnya atau dikembalikan ke rekening sumbernya. Uraian permasalahan sebagai berikut :
Baca Juga:
- Pengendapan Dana BOS Sebesar Rp1.931.515.700,00\
- Pengendapan Dana Tambahan Penghasilan Guru dan Bantuan Beasiswa Minimal Sebesar Rp434.585.539,00
- Pengendapan Dana Pajak Pemerintah Pusat Minimal Sebesar Rp1.883.749.557,25
Baca Juga:
Sementara itu Agus Chondro Secretary PT.Bank Sumut melalui Rini Humas PT Bank Sumut menjawab klarifikasi awak media, ujarnya “LHP 2017 itu sudah selesai ya pak”, Maaf Pak, itu hanya bisa dimintakan oleh penyidik atau pihak berwenang, tidak kepada semua orang , bapak minta keterangan, kami beri keterangan, mohon maaf bapak bukan penyidik, Terimakasih”
Baca Juga:
Ditempat terpisah Ratama Saragih pengamat kebijakan publik dan anggaran menambahkan bahwa temuan BPK.RI tersebut jelas berdampak atau mengakibatkan dana pemerintah minimal sebesar Rp4.249.850.796,25 tidak dapat dimanfaatkan dalam APBD dan APBN, serta berisiko disalahgunakan yang terdiri dari :
Baca Juga:
- Dana BOS sebesar Rp1.931.515.700,00;
- Dana tambahan penghasilan guru dan bantuan beasiswa minimal sebesar
Rp434.585.539,00;
Baca Juga:
c.Dana pajak pemerintah pusat minimal sebesar Rp1.883.749.557,25
Baca Juga:
Baca Juga:
lanjut kata Responden BPK.RI ini bahwa dalam Hukum Pidana Korupsi, sifat Potensi itu sudah merupakan bukti permulaan adanya perbuatan jahat menyalahgunakan uang negara, terlebih lagi yang menemukan Potensi yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).RI sebagai representasi auditor Negara yang Indenpen dan Terpercaya.
Baca Juga:
Baca Juga:
Rekomendasi BPK.RI sudah jelas disebutkan ujar Kedan Ombudsman RI ini bahwa Apabila data penerima transfer dana pemerintah tidak dapat divalidasi kembali, agar meminta para pemilik dana awal untuk membatalkan perintah transfer dan mengembalikan dana ke pemilik awal minimal sebesar Rp4.249.850.796,25.
Baca Juga:
Bukan sedikit uang negara disalah gunakan, ini harus dipertanggungjawabkan dengan jelas dan terang, kenapa tidak dapat divalidasi, lalu kenapa ada pengendapan uang negara.
Baca Juga:
Artinya dalam temuan BPK.RI ini ada Unsur melawan hukumnya sebagai “genusnya”, kemudian ada unsur perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagai speciesnya, ini kan lengkaplah sudah, ditambah lagi regulasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana Pasal 11 ayat (3), yang menyatakan bahwa perbaikan atas kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melaksanakan transfer dana sesuai dengan isi perintah transfer dana, antara lain dengan cara :
Baca Juga:
- Melakukan pembatalan atau perubahan perintah transfer dana; dan/atau
- Menerbitkan perintah transfer dana baru kepada penerima yang berhak, tanpa menunggu pengembalian dana dari penerima yang tidak berhak.
Ratama
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
