Pemkab HST Bekerjasama Tim UI Revisi RTRW Tahun 2024-2044
Barabai, infobanua.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HST bekerja sama dengan tim penyusun dari Universitas Indonesia (UI) dalam merevisi RTRW HST untuk tahun 2024-2044. Rencana Tata Ruang Wilayah (Rencana Tata Ruang Wilayag ((RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Tahun 2016-2036 yang sebelumnya tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) HST Nomor 13 Tahun 2016 kini tengah direvisi, Selasa, (14/11/2023).
Baca Juga:
Ketua tim penyusun dari UI, Dr Supriatna mengatakan, muatan utama dalam revisi RTRW HST ini meliputi kebencanaan, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan hutan dan pertanian.
Baca Juga:
Dr Supriatna mengatakan dalam aspek sosial ekonomi, potensi sektor pertambangan dan penggalian di HST memiliki sumbangan yang sangat kecil, tetapi pertumbuhannya relatif tinggi. Bahkan berada di atas rasio pertumbuhan keseluruhan dan menempati posisi kedua setelah pertanian.
Baca Juga:
“Pada kondisi pandemi, pertumbuhan sektor ini sama dengan nilai pertumbuhan keseluruhan,” ujarnya.
Baca Juga:
Ia mengatakan telah dilakukan penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan mineral dengan mengacu pada berbagai peraturan yang ada.
Baca Juga:
Sesuai komitmen daerah, hanya galian c yang dibolehkan sementara tambang batu bara tetap ditolak.
Baca Juga:
Sementara itu, Plt Kepala PUPR HST, Syahidin menyebut, pihaknya melangsungkan revisi RTRW ini turut melibatkan semua unsur yang terkait di masyarakat dan pemangku kepentingan di HST.
Baca Juga:
“Semua unsur lapisan masyarakat turut kita undang untuk memberikan masukan,” ucapnya.
Baca Juga:
Di Tempat Terpisah, aktivis lingkungan, Kosim mengatakan tetap menolak adanya tambang di HST.
Baca Juga:
Kalau pun pemerintah memperbolehkan tambang galian C ini, aturannya harus jelas dan jangan sampai merugikan masyarakat maupun daerah.
Baca Juga:
“Semestinya pemerintah lebih memperkuat bidang pertanian dan kehutanan. Sehingga masyarakat tanpa merusak hutan sudah bisa makmur,” ungkapnya.
Baca Juga:
Menurutnya, potensi pertanian dan kehutanan, khususnya di Kecamatan Batang Alai Timur dan Hantakan begitu besar. Dua kecamatan ini dapat dimaksimalkan potensinya untuk jadi percontohan roda ekonomi berkelanjutan di HST.
Baca Juga:
“Orientasi kita harus jauh ke depan. Kalau tambang, suatu saat pasti akan habis dan menimbulkan dampak lingkungan yang berkepanjangan,” katanya.
Baca Juga:
Kosim juga menyarankan, pemerintah bisa juga melirik potensi jual beli karbon yang saat ini sudah cukup masif didorong pemerintah pusat. Mengingat, Pegunungan Meratus HST masih memiliki kawasan hutan yang cukup luas.
Baca Juga:
Dil/IB
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
