infobanua.co.id
Beranda Penajam Paser Utara Targetkan Proyek di Atas Rp 10 Miliar Dapat Dilelang Awal Tahun, Pj Bupati PPU : Minta Inspektorat Lakukan Review Dahulu

Targetkan Proyek di Atas Rp 10 Miliar Dapat Dilelang Awal Tahun, Pj Bupati PPU : Minta Inspektorat Lakukan Review Dahulu

Desember 2023 lelang pra DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), khususnya proyek di atas Rp10 miliar yang tertuang dalam APBD 2024.

infobanua.co.id, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), melakukan lelang pra Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Desember 2023 lalu, saat diwawancarai Pj Bupati PPU Makmur Marburn menargetkan proyek fisik yang memiliki pagu anggaran di atas Rp 10 miliar harus diproses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) di awal 2024.

“ Desember 2023 lelang pra DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), khususnya proyek di atas Rp10 miliar yang tertuang dalam APBD 2024. Saya juga tegaskan bahwa proyek senilai Rp5 miliar pun harus segera dilelang di awal tahun ini,” ungkapnya, Selasa (2/01/2023).

Hal tersebut ditargetkannya untuk memastikan proyek yang telah dilelang di awal tahun ini dapat diselesaikan pengerjaannya sampai akhir tahun.

Ia mengungkapkan sejumlah pembangunan yang semestinya sudah dapat di fungsikan di awal tahun ini harus dikejar sesuai targetnya, yakni seperti pembangunan kantor Dinas Perkimtan PPU dan SDN 026 Penajam sampai sekarang belum selesai.

” Proses ini menjadi evaluasi pemerintah daerah di awal tahun, Karena itu, di 2024 harus diproses lebih awal agar pengerjaannya bisa selesai antara September atau Oktober,” terangnya.

Makmur Marbun juga meminta, Inspektorat PPU segera mempercepat melakukan review program dan kegiatan. Dikarenakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginstruksikan sebelum sejumlah proyek diproses lelang, terlebih dahulu diproses review di Inspektorat.

“Review Inspektorat itu paling lama 14 hari, saya tekankan jangan yang paling terburuk atau paling lama itu. Kalau bisa satu atau dua hari sudah selesai,” tuturnya.

Pj Bupati PPU juga akan melakukan pengawasan langsung agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) cepat mengajukan proses lelang.

“Harus lelang lebih awal dan saya akan awasi betul-betul,” tandasnya.

Bagikan:

Iklan