Pemkab PPU Raih 3 Predikat Terbaik Se Kaltim, Soal Kepatuhan Penyelenggaran Pelayanan Publik
PENAJAM, infobanua.co.id – Predikiat kepatuhan berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara (PPU), penghargaan predikat kepatuhan serta hasil penilaian kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik 2023 dari perwakilan Ombusman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Baca Juga:
Secara simbolis piagam penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun dari Pjs. Kepala Perwakilan Ombusman RI Provinsi Kaltim, Hadi Rahman di kantor Ambusman Balikpapan, Rabu, (31/1/2024).
Baca Juga:
“Kami sangat bersyukur PPU masuk dalam kategori zona hijau atau tiga terbaik se Kalimantan Timur terhadap penilaian pelayanan publik saat ini, ” kata Makmur Marbun saat dikonfirmasi media ini Kamis, (08/02/2024).
Baca Juga:
Orang nomor satu di PPU itu menyampaikan, bahwa dalam proses penilaian ini, Ombusman RI perwakilan Kaltim telah memberikan penilaian positif untuk penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah administrasi Benuo Taka.
Baca Juga:
Dari data yang ada beber dia, untuk penilaian tahun 2023 terkait pelayanan publik, kabupaten PPU hanya memperoleh nilai 55,18 atau berada di zona kuning. Kemudian hingga awal tahun 2024 ini nilai itu meningkat signifikan menjadi 86,58 atau berada di zona hijau dan masuk tiga besar kabupaten/kota terbaik di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur.
Baca Juga:
Makmur Marbun menambahkan bahwa dirinya melihat di kabupaten PPU empat bulan yang lalu terkait pelayanan publik tersebut begitu sulit. Bisa dikatakan sangat rendah termasuk juga terkait manajemen sumber daya manusia (SDM) di dalamnya.
Baca Juga:
“Makanya mulai saat itu saya ambil langkah tegas bahwa transparansi harus dilakukan dan berbagai langkah strategis lainnya. Kita bersyukur hasilnya dalam empati bulan terakhir sudah dapat kita lihat dan PPU memperoleh penghargaan ini,” tutupnya.
Baca Juga:
Sementara itu dalam sambutannya Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Timur Hadi Rahman menjelaskan metode yang digunakan Ombudsman dalam proses penilaian kepatuhan menggunakan empat dimensi, yaitu Input, Proses, Output dan Pengaduan serta menyerahkan nilai dan piagam.
Baca Juga:
Ombudsman sebagai Lembaga Negara pengawas Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, melakukan salah satu kewenangan pengawasan berupa penilaian kepatuhan kepada seluruh kabupate/kota di Kaltim.
Baca Juga:
“Harapannya melalui penghargaan ini dapat memberikan motivasi kepada seluruh kabupaten/kota di kaltim. Bukan hanya tingkat provinsi, tetapi diharapkan bisa menjadi terbaik di tingkat nasional,” ujarnya.
Baca Juga:
(ADV).
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
