Kader Posyandu Se Tanbu Dilatih Konvensi Hak Anak
BATULICIN, infobanua.co.id –Bupati Tanah Bumbu melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Hj.Narni. S.Km membuka pelatihan konvensi hak Indonesia.
Baca Juga:
Kegiatan pelatihan program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kab. Tanbu ini diikuti 471 Kader Posyandu se Kabupaten Tanah Bumbu Senin (20/05/2024 ) di Pendopo Serambi Madinah, Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin.
Baca Juga:
Dia sampaikan, atas nama Pemerintah Daerah, Bupati Tanah Bumbu menyambut baik dan penuh rasa syukur, atas dilaksanakannya Pelatihan Konvensi Hak Anak Bagi Kader Posyandu.
Baca Juga:
“Sebagai Kepala Daerah, Bupati merasa terhormat bisa berbicara kepada saudara semua mengenai upaya kita bersama-sama untuk melindungi hak-hak anak, guna memastikan pengembangan penuh potensi anak,. Serta memberikan mereka hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.,”kata Narni.
Baca Juga:
Dia menambahkan, seperti ketahui bersama, Konvensi hak anak ( Convetion of right of the child) telah disahkan oleh majelis umum perserikatan bangsa bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989.
Baca Juga:
Hal ini mulai mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990. Dimana konvensi hak anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak agar hidup anak menjadi lebih baik.
Baca Juga:
Sambungnya, dalam menerapkan konvensi hak anak, negara peserta Konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan tatalaksana pemerintahannya.
Baca Juga:
Sejak Indonesia meratifikasi konvensi hak anak di tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan konvensi hak anak, dan disampaikan bagaimana peranan semua dalam melaksanakan pemenuhan hak anak, sehingga peran dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media perlu menyokong untuk untuk pemenuhan hak anak tersebut.
Baca Juga:
Oleh karena itu pelatihan konvensi hak anak ditujukan kepada seluruh elemen yang berada di dalam gugus tugas kabupaten/kota layak anak dengan maksud menyamakan persepsi terkait kota layak anak dan bagaimana kita membangun program yang berbasis hak anak.
Baca Juga:
“Untuk itu, saya berharap melalui pelatihan ini kita dapat bersama membangun komitmen untuk memperkuat jejaring koordinasi antar stakeholder dan kerjasama seluruh pihak dalam pemenuhan hak-hak anak, sehingga tercapainya cita-cita bersama, membangun Tanah Bumbu Maju, Mandiri, Religius dan Demokratis.,”pungkasnya. (. )
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
