Gubernur Kalsel Sampaikan Penjelasan Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 kepada DPRD

Banjarmasin, infobanua.co.id – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kepala daerah harus menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran (TA) berakhir, oleh karena itu Senin, (20/5/2024), Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar berhadir untuk memberikan penjelasan terkait Raperda tersebut dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. Supian HK.

Baca Juga:

DPRD Kalsel Umumkan Pengusulan Pemberhentian Gubernur Sahbirin Noor dan Pengangkatan Wakil Gubernur

“Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 lebih diarahkan pada penjelasan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023. Sementara itu, penjelasan terkait Pelaksanaan APBD berupa output program dan kegiatan telah dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran 2023 yang telah mendapat Rekomendasi DPRD,” terangnya.

Baca Juga:

H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah Serap Aspirasi Warga dalam Reses Perdana Masa Sidang III Tahun 2024

Pada kesempatan ini, Roy menyampaikan penjelasan Gubernur terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel yang terdiri dari 7 jenis laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penjelasan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalsel tersebut merupakan bagian dari Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.

Baca Juga:

Komisi IV DPRD Kalsel Dorong Wajib Belajar 12 Tahun dan Pencegahan Bullying di Sekolah

“Sekali lagi perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas perhatian dan partisipasinya, semoga proses pembahasan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 dapat kita laksanakan dengan lancar,” pungkasnya.

Baca Juga:

Sosialisasi Perda Perlindungan Lahan Pertanian Digelar di HSS

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Roy Rizali menyerahkan dokumen Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 kepada Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. Supian HK untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai jadwal, ketentuan, dan peraturan DPRD Provinsi Kalsel.

Baca Juga:

Umar Sadik Rampungkan Reses Perdana, Fokus Dorong Aspirasi Pertanian di Dapil V

Fad/IB

Baca Juga:

Bapemperda DPRD Kalsel Gelar Rapat Koordinasi Penyusunan Propemperda 2025

Baca Juga:

Gusti Iskandar Soroti Pentingnya Proses Legislasi yang Komprehensif di Seminar Legislative Training School Vol. 5