infobanua.co.id
Beranda DPR Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Bahas Program Kerja Tahun 2024 dalam Rapat Dengar Pendapat

Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Bahas Program Kerja Tahun 2024 dalam Rapat Dengar Pendapat

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas-dinas terkait untuk membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2024.

Banjarmasin, infobanua.co.id – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas-dinas terkait untuk membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung pada Rabu (07/08) pagi di ruang rapat Komisi IV ini menyoroti berbagai isu krusial yang membutuhkan perhatian serius dalam pelaksanaannya.

Ketua Komisi IV, H.M Lutfi Saifuddin, menyoroti peningkatan kebutuhan operasional bagi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kalsel. Menurutnya, jumlah ODGJ yang semakin meningkat di provinsi ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga diperlukan penanganan khusus yang lebih intensif. “Di Kalsel, ODGJ semakin banyak keberadaannya. Sehingga, ini memerlukan penanganan khusus, terutama untuk menangani satu provinsi. Kami tadi sudah sepakat, karena cukup banyak kebutuhan operasional di sana,” jelasnya.

Selain itu, Lutfi juga mengkritisi kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kalsel yang sebelumnya tidak dilengkapi dengan sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK). Namun, ia menyampaikan kabar baik bahwa kini pemerintah telah sepakat untuk menambahkan fasilitas air bersih pada setiap RTLH yang dibangun. “Alhamdulillah, kalau dulu hanya rumahnya saja, sekarang kami meminta agar sarana air bersih juga disediakan,” ungkap politisi Gerindra yang akrab disapa Bang Lutfi itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV, Gina Mariati, memberikan perhatian khusus pada pengelolaan dana hibah yang disalurkan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalsel. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas dalam penggunaan dana hibah, terutama yang diperuntukkan bagi Organisasi Masyarakat (Ormas). “Kami berharap, dana hibah ini memiliki kejelasan arah penggunaannya. Akan lebih baik lagi jika mendukung program pemerintah seperti penurunan angka stunting dan pemberantasan judi online (judol),” tegas Gina, politisi dari Partai Nasdem.

Gina juga mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana hibah saat ini masih sangat minim. Banyaknya proposal yang masuk ke dinas terkait memberikan dampak signifikan terhadap kinerja dinas tersebut, yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal evaluasi dan penyaluran dana.

Dalam kesimpulannya, Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh program kerja yang telah dipaparkan oleh mitra-mitra kerja dalam rapat tersebut. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa program-program yang direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan secara berkelanjutan.

id/IB

Bagikan:

Iklan