Kades Wadas Minta Pemkab Karawang Tarik CSR Perusahaan Untuk Atasi Dampak PPKM Darurat

Karawang, Infobanua.co.id – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sampai tanggal 20 Juli 2021 sudah akan berakhir, Pemerintah Republik Indonesia (RI) belum memutuskan akan diperpanjang atau tidak? Beragam respon, tanggapan serta reaksi masyarakat terus bergulir. Dari mulai ungkapan – ungkapan melalui Sosial Media (Sosmed), media mainstream sampai aksi protes langsung.

Hal itu dilandasi oleh sulitnya perekonomian masyarakat dimasa PPKM Darurat. Sedangkan skenario penanggulangan ekonomi sebagai formulasi antisipasi sulitnya perekonomian masyarakat dianggap belum maksimal dilakukan oleh Pemerintah. Baik Pemerintan Pusat mau pun Pemerintah Daerah.

Baru menjelang berakhirnya PPKM Darurat sekarang ini beberapa Menteri mulai melakukan rapat secara daring untuk merumuskan beberapa program Bantuan Sosial (Bansos) yang diperuntukan bagi masyarakat yang dianggap layak menerimanya. Ada pun sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Begitu juga untuk Pemerintah Daerah, mulai diintruksikan untuk mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar dapat mengcover kebutuhan masyarakat dimasa – masa sulit seperti sekarang ini.

Kepala Desa (Kades) Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, H. Jujun Junaedi memprediksi akan adanya perpanjangan PPKM Darurat ketika Pemerintah Pusat sudah mulai mengskemakan APBN untuk Bansos.

Dewan Pembina Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih (Ormas LMP) Markas Cabang Karawang ini juga meyakini, bahwa dengan adanya persiapan alokasi APBN untuk Bansos merupakan pertanda akan diperpanjangnya PPKM Darurat, “Logikanya, kalau tidak akan diperpanjang, tidak mungkin ada alokasi APBN dan APBD untuk Bansos masyarakat,”

“Pada prinsipnya, kami kalangan Kepala Desa, sejak awal mula Pandemi COVID – 19 mulai merebak di Indonesia, sudah secara otomatis Dana Desa (DD) semua desa kena refocusing atau pergeseran untuk penanggulangan warga terdampak. Ya walau pun sering kali menimbulkan persoalan dilapangan. Pasalnya, kuota terbatas. Tetapi masyarakat terdampak yang membutuhkan sangat banyak,” Jelas Junaedi, Minggu (18/07/2021).

Ditambahkannya, “Sedangkan Bansos – Bansos dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga sangat terbatas. Alhasil yang dipusingkan, kami lah Pemerintah Desa sebagai Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan rakyat. Segala sesuatunya masyarakat sampaikan kepada Pemdes, dan saya yakin semua rekan – rekan Kades mengalami hal yang sama. Apa lagi masyarakat Desa Wadas sangat padat, ada 17 ribu lebih,”

“Untuk itu, saya menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, agar dapat mengefektifkan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten. Karawang ini kan merupakan daerah yang memiliki kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, ada 1600 lebih pabrik di Karawang. Apa bila CSR mereka terdistribusikan dengan baik, saya yakin Pemkab Karawang tidak akan terlalu kerepotan dalam menanggulangi dampak PPKM Darurat,” Terang Junaedi.

“Dengan begitu, saya yakin Pemkab Karawang tidak perlu terlalu fokus pada APBD. Karena beban Pemerintah saat ini sangat berat sekali, sebab masyarakat tidak cukup dibantu Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker saja. Dalam situasi seperti ini masyarakat butuh tercukupi pangan, vitamin dan obat – obatan. Selama merebaknya virus corona varian delta ini, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan obat,” Urainya.

“Kenapa saya minta Pemkab Karawang agar dapat memanfaatkan CSR perusahaan? Karena selain sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan, dampak penyebaran wabah virus corona di Karawang juga banyak disumbang oleh klaster industri. Jadi, jangan hanya menyumbang masalahnya saja, tetapi harus berkenan membantu meringankan beban Pemerintah,” Ungkap Junaedi.

“Desa Wadas sendiri yang memiliki kawasan industri, ada 17 perusahaan besar, tapi sangat minim kepedulian industri terhadap Pemdes Wadas untuk kepentingan masyarakat Wadas. Padahal berada dilingkungan perusahaan mereka langsung. Oleh karen itu, saya sangat berharap Pemkab Karawang untuk mengefektifkan Forum CSR Kabupaten agar dapat menarik CSR semua perusahaan yang ada di Karawang,” Pungkasnya.

 

 

Iswanto.