DPPPA HSU Gelar Pelatihan Perencanaan dan Penggangaran yang Responsif Gender

Amuntai, infobanua.co.id – Pentingnya kesetaraan gender memang diperlukan dalam setiap hal, sebab hal itu akan membuat pola pemikiran yang dimana posisi perempuan dan laki-laki sama. Dalam hal mewujudkan kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan, baik di bidang politik, demokrasi, dan pemerintah yang disentralistik.

 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melalui Dinas Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPPA) HSU gelar Pelatihan Perencanaan dan Penggangaran yang Responsif Gender (PPRG) Tahun 2021 di Aula DPPPA, Selasa (14/12/2021).

 

PPRG yang digelar langsung menghadirkan Narasumber dari Bapelitbang HSU, DPMPD HSU, dan Inspektorat HSU.

 

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang selama ini masih ada, untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

 

Hj. gusti iskandariah mengatakan pelaksanaan pelatihan PPRG bagi operator masing-masing SKPD  hingga kecamatan sebanyak 40 orang.

 

“Tujuan kami menyelenggarakan ini adalah sesuai amanat Undang-undang Negara Republik Indonesia bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapat kesempatan bisa berkarya dan berpartisipasi baik itu laki-laki maupun perempuan” ungkap gusti dalam wawancaranya.

 

Namun didalam fakta dan kenyataannya masih ada kesenjangan itu khususnya di Kabupaten kita dengan jumlah perempuan 50% penduduk kita adalah perempuan dan sekitar 35% adalah anak dan kesenjangannya belum rata, indeks pembangunan gender di Kab HSU peningkatannya juga masih kecil, di tambah indeks pemberdayaan gendernya meski banyak perempuan juga peningkatannya ada penurunan yang disebabkan salah satunya adalah sumber dana yang diberikan oleh pemerintah pusat masih belum tepat sasaran.

Sasaran pengguna dan pemanfaat dana itu masih terjadi kesenjangan oleh karena itu kami bersama tim drivernya PPRG terdiri dari BAPEDA, BPKAD,Inspektorat,DPMPD, dan DPPPA bersama sama memberikan penguatan kepada operator SKPD agar mereka dalam membuat rencana anggaran yang menjadi kewenangan SKPD masing masing sudah memuat perencanaan yang responsif gender. Yang diikuti anggaran yang juga responsif gender agar dapat di alokasikan sesuai target yang diinginkan.

Fai/IB