Kritikan Tajam DPRD Soal Serapan Anggaran Balik Dikritik Oleh Pemerhati
Karawang, infobanua.co.id – Kritikan tajam sempat disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang. Karena DPRD menilai realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang Tahun 2023 yang masih rendah. Pasalnya, anggaran yang terealisasi baru 74,73 persen dari total anggaran Rp 5,8 triliun rupiah.
Baca Juga:
DPRD Karawang juga menyesalkan, masih ada sisa anggaran sebesar 25,27 persen atau Rp 1,4 triliun lebih yang belum terserap dan masih mengendap di Bank. Karena berdasarkan target, realisasi penyerapan APBD 2023 yang telah ditetapkan, yaitu 95 persen.
Baca Juga:
Kritikan DPRD Karawang tersebut mendapat tanggapan dari salah seorang pemerhati politik dan pemerintahan. Kepada kalangan awak media, Andri Kurniawan berpendapat, “Antisipasi yang dikemas dalam bentuk kritikan oleh DPRD itu sah – sah saja, karena mereka diberikan gaji dan tunjangan untuk bicara,” Senin, (25/12/2023).
Baca Juga:
“Tapi jika terlalu pesimistis juga tidak boleh. Karena 25, 27 persen sisa APBD Karawang yang masih mengendap di Bank itu, kategorinya masih wajar. Ini akhir Tahun, dimana banyak kegiatan pembangunan yang masih on progres, sehingga masih banyak penyedia jasa yang belum mencairkan,” Tandasnya
Baca Juga:
Andri juga menjelaskan, “Ya kalau sampai batas akhir nanti, di 31 Desember. Tentu target 95 persen itu akan tercapai. Penyebab terlihat masih rendahnya serapan dihari ini atau kemarin, karena itu tadi. Banyak kegiatan pembangunan yang sedang dan atau bahkan sudah selesai dikerjakan, tapi belum ada pembayaran,”
Baca Juga:
“Dimana biasanya, pada akhir Tahun begini, kalangan penyedia jasa atau kontraktor yang mengerjakan pembangunan masih memutarkan berkas pencairan,” Ujarnya
Baca Juga:
Masih kata Andri, “Seharusnya DPRD dalam menyampaikan kritikannya perihal ini, lebih kepada konfirmasi. Bisa terkejar atau tidak sampai tanggal akhir serapan anggaran untuk memenuhi target? Bukan seolah memframing Pemkab kewalahan dan kepayahan dalam melakukan serapan anggaran. Sebab situasi seperti ini setiap akhir Tahun kerap kali terjadi, namun pada akhirnya terserap juga,”
Baca Juga:
“Karena logikanya, kalangan penyedia jasa juga tidak mau rugi. Tidak mungkin jika pekerjaan yang sudah mereka kerjakan tidak ditagihkan dan dicairkan,” Pungkasnya.
Baca Juga:
Iswanto
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
