Bupati HSU Sampaikan LKPj Tahun 2020
AMUNTAI – Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Rapat Paripurna tentang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2020, Selasa (23/3/2021).
Baca Juga:
Rapat Paripurna dihadiri Bupati HSU H Abdul Wahid HK, Sekretaris Daerah, serta Kepala SKPD dilingkungan Kabupaten HSU.
Baca Juga:
Rapat Paripurna dipimpin dan dibuka Ketua DPRD HSU, Almien Ashar Safari, didampingi Wakil Ketua I, Mawardi, SH, MM, dan Wakil Ketua II, Faturrahim. Anggota dewan yang hadir berjumlah 27 orang dan tidak hadir 3 orang.
Baca Juga:
Bupati HSU H Abdul Wahid HK dalam laporannya, menyampaikan mengenai kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, baik yang dalam hal pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah maupun pengelolaan pembiayaan daerah.
Baca Juga:
Pada tahun 2020, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal pengelolaan pendapatan daerah telah berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
Baca Juga:
Bupati H Abdul Wahid HK menyampaikan mengenai kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, dalam Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kota Amuntai, Kalimantan Selatan.
Baca Juga:
Namun, kendala yang dihadapi selama tahun 2020 adalah pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020.
Baca Juga:
Kondisi tersebut menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan, baik dari pos pendapatan asli daerah maupun dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Baca Juga:
Secara total, pendapatan hanya mampu terealisasi sebesar 95,09 persen, yaitu sebesar Rp 1.207.564.913.956,34. Sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp 1.269.865.899.942.
Baca Juga:
Kemudian, Wahid juga mengatakan, dampak negatif pandemi Covid-19 terlihat dari sisi belanja daerah yang mengakibatkan pencapaian realisasi belanja selama tahun 2020 hanya mencapai 83,36 persen, yaitu sebesar Rp 1.223.129.865.888.
Baca Juga:
“Keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai diharapkan dapat dijadikan modal untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang sebaliknya segala kekurangan dan kelemahan yang ditemui dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan,” ujarnya. rel/bp
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Sebelumnya
Banjir Rendam Desa Tandui Tatakan Tapin
Artikel Terkait
