Plt Bupati HSU Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Amuntai, infobanua.co.id – Pelaksana Tugas(Plt) Bupati Hulu Sungai Utara(HSU) Husairi Abdi menyampaikan penjelasan Kepala Daerah tentang Raperda mengenai pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan penjelasan Kepala Daerah tentang 3(tiga) Raperda(Rancangan Peraturan Daerah) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lt. II Kab. Hulu Sungai Utara, Senin (13/6/2022).
Baca Juga:
Dalam rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Almien Ashar Safari, pada kesempatan nya ia mengucapkan selamat dan sukses serta penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pelaksana tugas Plt Bupati Hulu Sungai Utara beserta jajaran pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telah berhasil memperoleh dan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan.
Baca Juga:
Terlebih pencapaian tersebut merupakan tahun ketujuh secara berturut-turut dari tahun 2015, Kabupaten Hulu Sungai Utara memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.
Baca Juga:
“Kami berharap semoga keberhasilan ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga dapat berdampak langsung dalam peningkatan kualitas pelayanan, menambah kepercayaan dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tercinta ini”.ucap Almien.
Baca Juga:
Ia mengatakan penyampaian penjelasan Kepala Daerah atas di ajukan nya 4(empat) buah rancangan peraturan daerah Kabupaten HSU, yaitu tentang, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. HSU tahun anggaran 2021, penambahan penyertaan modal pemerintah Kab. HSU kepada PT. Bank Kalimantan Selatan Tahun anggaran 2022-2024, Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, dan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga:
Maksud dan tujuan pemerintah daerah menyampaikan 4(empat) buah rancangan peraturan daerah tersebut, terutama gambaran umum pada rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2021.
Baca Juga:
Plt. Bupati HSU Husairi Abdi, Lc pada kesempatan nya ia menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tersebut disusun berdasarkan ketentuan, yaitu Pasal 333 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Baca Juga:
Dalam kedua Pasal tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal kepada BUMD(Badan Usaha Milik Daerah), dengan ketentuan jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan, telah di tetapkan dalam Perda mengenai Penyertaan Modal Daerah.
Baca Juga:
“Sedangkan alasan perlunya kita melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel, adalah dalam rangka memenuhi Modal Inti Bank, yakni minimal 3(tiga) Triliun Rupiah, paling lambat tahun 2024, sebagaimana di amanat kan dalam Pasal 8 Peraturan OJK(Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum”.ucap Husairi.
Baca Juga:
Secara yuridis, Rancangan Pemerintah Daerah tersebut disusun dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 9 huruf a Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam Pasal tersebut, dinyatakan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
Baca Juga:
Tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tersebut adalah agar BPBD(Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, memiliki pedoman, standar operasional, dan payung hukum, sehingga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, dapat terarah optimal.
Baca Juga:
“Dengan Raperda ini nantinya, diharapkan penanggulangan bencana di Daerah terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat dari segala ancaman, risiko, dan dampak bencana”.imbuhnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut ia berharap dengan Peraturan Daerah tersebut nantinya dapat menjadi pedoman dan dasar rujukan bagi semua Perangkat Daerah, dalam penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih efisien dan efektif, serta mematuhi seluruh aspek yuridis dan asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.
Baca Juga:
Fai/IB
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
