Kepala Desa Dan Pegawai BPN Terlibat Dalam Kasus Sindikat Mafia Tanah Di Kalbar

Pontianak, Infobanua.co.id – Polda Kalimantan Barat berhasil mengungkap Sindikat Mafia Tanah dengan keuntungan diperikaran mencapai 1 Trilliun Rupiah dengan melibatkan pegawai oknum Kepala Desa dan mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, Seluas 200 hektare lokasi tanah yang menjadi perkara di Desa Durian, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

Baca Juga:

KPUD Sergai Diduga Potong Honor Sekretariat PPS

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan, empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yang berinisial A, UF, H dan T.

Baca Juga:

Universitas Indonesia Diduga Langgar Aturan Penetapan dan Pemungutan UKT serta IPI

“Pada bulan Maret 2021 Polda Kalbar berhasil mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan surat yang berkaitan dengan beberapa sertifikat hak milik tanah dan menimbulkan adanya kerugian masyarakat,” ucap Luthfie pada acara Press Conference, Kamis(22/4).

Baca Juga:

“Menuntut Transparansi Hukum: Kegagalan Konstruksi Parit Atmo dan Larangan Pembungkaman”

Adapun barang bukti yang disita yaitu 147 buku tanah, 11 lembar sertifikat Hak Milik Tanah dan 1 buah buku register pengantar KTP dari kantor desa.

Baca Juga:

BNN Nunukan Musnahkan 3,4 kilogram Sabu Hasil Tangkapan Desember 2023

Diketahui bahwa Pelaku berinisial A merupakan Residivis yang pernah terlibat dalam kasus yang sama pada tahun 2014 sehingga diberhentikan secara tidak hormat dari BPN pada tahun 2015.

Baca Juga:

Periksa Barang dari Malaysia, Bea Cukai dan Polres Nunukan Gagalkan Penyelundupan 33 Kilogram Sabu

Luthfie menjelaskan, sebagian besar yang menjadi korban adalah masyarakat kecil, yang mata pencahariannya berasal dari lahan tersebut. Karena perkara tersebut terjadi pada proses ajudikasi pertanahan tahun 2008.

Baca Juga:

SNG Logistic Optimalkan Layanan Distribusi Barang ke Kalimantan

“Proses ajudikasi ini justru digunakan untuk melakukan kejahatan dengan cara melakukan tindak pidana pemalsuan,” kata Luthfie.

Baca Juga:

Kajari Banjarmasin Tetapkan HS dan RMA Tersangka Korupsi Proyek Pembangunan Gedung Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin

“Kasus pertanahan di wilayah Kalbar adalah salah satu jenis tindak pidana yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, sehingga Polda Kalbar membentuk Posko Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah. Dalam pelaksananya Polda Kalbar bersinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Kalbar dan kantor Pertanahan,” tutup Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar Kombes Pol Luthfie Sulistiawan.
(Gus B.Daga & Humas Polda Kalbar)

Baca Juga:

Erfandi Wartawan suarademokrasi.id Diduga Dianiaya Oknum Petugas Keamanan di Pelabuhan Kalianget

Baca Juga:

Pembahasan Pengelolaan Limbah PT ZDI Masih Buntu, Kades Sukadamai Tolak Kompensasi