DI’s Way
Oleh: Dahlan Iskan *)
Baca Juga:
Saya sedih melihat apa yang terjadi di PWI Pusat –Persatuan Wartawan Indonesia –sekarang ini.
Baca Juga:
Lebih sedih lagi karena saya tidak bisa menulis secara objektif. Semua yang bersilang sengkarut di situ adalah teman sendiri. Baik mereka yang di atas panggung maupun yang di balik layar.
Baca Juga:
Dewan Kehormatan PWI memecat Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun. Bahkan sekjen PWI dipecat sampai ke keanggotaan PWI-nya.
Baca Juga:
Tapi yang dipecat itu melawan. Sekjen yang ikut menandatangani surat pemecatan itu sudah dipecat oleh ketua umum PWI pusat. Maka Hendry tetap merasa sebagai ketua umum. Hendry juga tetap masuk kantor di lantai atas Gedung Dewan Pers Jalan Kebun Sirih Jakarta Pusat. “Ini saya baru pulang dari rapat PWI di kantor,” ujarnya saat saya telepon kemarin petang.
Baca Juga:
Saya sendiri resminya masih anggota Dewan Penasihat PWI Pusat, tapi tidak pernah aktif. Sudah lama saya merasa tidak harus menasihati para pengurus.
Baca Juga:
Saya sudah terlalu jauh meninggalkan dunia organisasi wartawan –sejak jadi dirut sebuah koran di Surabaya dulu. Saya lebih merasa sebagai juragannya para wartawan daripada sebagai wartawan.
Baca Juga:
Karena itu organisasi saya adalah Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) –sampai tiga periode sebagai ketua umumnya. Saya pernah lari meninggalkan kongres SPS agar tidak terpilih, ups, dipilih juga.
Baca Juga:
Melihat kemelut di PWI sekarang ini saya tidak akan memberi nasihat apa-apa. Sudah terlalu ruwet. Hendry, misalnya, juga tidak akan mau ketika saya beri nasihat untuk mengalah: mengundurkan diri. Ia merasa benar. Pemecatannyalah, katanya, yang salah.
Baca Juga:
Saya juga memberikan pilihan kepadanya: bagaimana kalau KLB –Kongres Luar Biasa. Itu, kata Hendry, tidak mungkin. KLB memang bisa terlaksana kalau diminta oleh 2/3 pengurus cabang –berarti sekitar 20 daerah. Tapi, menurut AD/ART organisasi ada syarat lain: yakni kalau ketua umumnya sudah jadi tersangka dalam perkara pidana.
Baca Juga:
Saya pun nguping sana-sini: apa sih pokok pangkalnya. Ups. Soal dana. Rp 6 miliar. Dana itu didapat dari Forum Humas BUMN. Sifatnya sponsor kegiatan. Yakni untuk biaya penyelenggaraan UKW –uji kompetensi wartawan. Bunyi kontraknya: untuk UKW di 10 daerah.
Baca Juga:
“Jelas sekali dana itu sifatnya sponsor. Bukan CSR BUMN,” ujar Hendry. “Tapi saya diberhentikan dengan tuduhan menyelewengkan dana CSR,” tambahnya.
Baca Juga:
Itu yang Hendry tidak bisa menerima. “Dasar pemecatannya pun sudah salah,” tambahnya.
Baca Juga:
Yang menuduh ada penyelewengan itu rupanya punya dasar. Sebagian dana itu memang dikeluarkan untuk komisi bagi yang berjasa mendapatkan sponsor. Hendry mengakui itu. Tapi bukan penyelewengan.
Baca Juga:
Menurut Hendry, sejak tiga kepengurusan sebelumnya, sudah berlaku aturan itu. Ada SK-nya. Yakni siapa yang berjasa mendapatkan sponsor akan mendapat bagian.
Baca Juga:
Dari situlah muncul rumor soal cashback. Dan siapa saja yang menerimanya. Hendry memang tidak menerima tapi dianggap harus bertanggung jawab.
Baca Juga:
Hendry adalah pensiunan pimpinan redaksi Kompas. Kini ia memimpin media online Heloindonesia.com.
Baca Juga:
Di zaman ketua umum PWI Margiono, Hendry menjabat sekjen.
Baca Juga:
Hendry orang Karo. Marganya Bangun. Waktu kecil namanya Hendry Bangun –terinspirasi oleh kehebatan tokoh palang merah dunia asal Swiss, Hendry Dunant.
Baca Juga:
Ia pun dipanggil Hendrik. Waktu kelas tiga SD di Medan di tengah nama Henry Bangun diberi singkatan ’’Ch’’: Henry Ch Bangun. Itu karena sekeluarganya menjadi mualaf. ”Ch” adalah singkatan Chairuddin. Sebelum itu keluarga ini menganut agama adat.
Baca Juga:
Kalau tidak ada yang mengalah, heboh PWI ini masih akan panjang. Kecuali dewan penasihat turun tangan dengan full power. Ketuanya: Ilham Bintang. Ia bos besar media terkenal Cek Ricek. Ia dua kali menjabat ketua dewan kehormatan.
Baca Juga:
Sebenarnya saya ingin Ilham sekali lagi menjabat Dewan Kehormatan. Tapi aturan melarang: maksimal hanya boleh dua periode.
Baca Juga:
Rasanya Ilham adalah tokoh ”langitan” terakhir menjabat ketua dewan kehormatan. Kongres PWI harusnya ketat menetapkan persyaratan ketua dewan kehormatan: agar terjaga tradisi bahwa ketua dewan kehormatan adalah kelas ”suhu”.
Baca Juga:
Tapi beginilah konsekuensi sistem pemilihan dengan cara suara terbanyak.
Baca Juga:
Rasanya sudah waktunya susunan pengurus dewan kehormatan jangan dipilih berdasarkan suara terbanyak.
Baca Juga:
DK adalah hati nuraninya profesi. Bukan wakil suara terbanyak. DK adalah penjaga etika tertinggi sebuah profesi, bukan corong suara terbanyak.
Baca Juga:
*) wartawan senior
Baca Juga:
Baca Juga:
Artikel Terkait
